SARA (suku, agama, ras, antar-golongan) dianggap merupakan komponen utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa orde baru ia dilindungi secara khusus. Karena itu: barang siapa menyinggung 4 unsur yang bisa menimbulkan instabilitas, diancam dengan UU Subversi.
Pasca reformasi (1998)—setelah melewati proses politik-kebudayaan dan didorong oleh kesadaran masyarakat— persoalan SARA lebur. Penyebutan muslim-non-muslim, juga pri-non-pri dalam konteks sentimen (politik) tak terdengar lagi. Hal ini terbukti isu-isu seputar SARA tidak muncul dalam Pemilu 1999, 2004, 2009 dan juga di Pemilu kepala daerah.
Oleh sebab itu, Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang pelarangan istilah “pribumi” dan “non-pribumi” yang dikeluarkan Presiden BJ Habibie menjadi terasa berlebihan. Ini menyangkut eksistensi “kata” yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Karena dari 4 unsur dalam SARA itu yang paling laten adalah A yang—Agama.
Awal Mula Keretakan Keakraban antar-warga bangsa mulai retak ketika Joko Widodo masuk ke panggung politik nasional lewat Pilgub DKI 2012, berpasangan dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Retakan yang mula-mula kecil terus merambah dan meluas karena untuk pertama kalinya dalam sejarah elektoral di negeri ini, muncul barisan
buzzer (pendengung) yang mendapat habitatnya di ranah digital.
Isu SARA kembali merebak. Menggiriskan. Fitnah, adu-domba bersandi SARA, caci-maki dan pembunuhan karakter terhadap orang atau kelompok yang berbeda menghiasi halaman dan sudut-sudut jagat maya (media sosial). Semua kegaduhan itu terus menggelinding, bahkan setelah Joko Widodo memenangi kontestasi Pilgub DKI 2012.
Retakan keakraban antar-warga bangsa bukan hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Bukan hanya menyisir dalam rumah tangga, tetapi juga merambah ke institusi-institusi negara dan ormas yang tumbuh di masyarakat. Kian menjadi-jadi ketika Joko Widodo masuk ke medan elektoral kepemimpinan nasional (Pilpres 2014 dan 2019).
Sampai di titik ini, masyarakat Indonesia masih bisa memberikan toleransi, karena watak dunia digital, dengan algoritma sebagai ruhnya, di banyak belahan dunia memang destruktif.
Bhinneka Tunggal Ika Akan tetapi ketika ada upaya masuk ke wilayah agama, hal paling sensitif, yaitu membenturkan antar-umat beragama, melalui rekayasa dan pelintiran pernyataan tokoh bangsa sekaliber Jusuf Kalla—yang dikenal karena keberanian dan jiwa besarnya dalam meredam konflik antar-umat beragama di Ambon dan Poso, dan ini mengancam terjadinya kembali konflik serupa, masyarakat mulai bereaksi.
Di balik reaksi keras itu, ada kecemasan traumatik yang luar biasa.
Agama memang tidak boleh dibentur-benturkan. Pesan keras ini yang disampaikan Mpu Tantular dalam Kitab (Kakawin)
Sutasoma pada abad ke-14 masa Kerajaan Majapahit. Kitab ini terkenal sebagai sumber semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan toleransi dan harmoni antara pemeluk agama (ketika itu: Buddha dan Hindu-Syiwa).
Petuah Mpu Tantular ini bisa jadi karena Sang Pujangga mengetahui betapa panjang dan berdarah-darahnya perang antar-umat beragama yang titik didihnya di Yerusalem tapi kemudian meluas mencakup wilayah Eropa-Timur tengah, dalam rentang waktu dari abad 11 hingga abad 13, yang dikenal sejarah sebagai Perang Salib (
The Crusades).
Pelintiran dan rekayasa pernyataan Pak JK yang diviralkan di media sosial secara massif, membuat umat Kristiani siaga, sementara umat muslim mengambil sikap waspada. Inilah konstruksi awal untuk mengadu domba antar-umat beragama. Jika ini dibiarkan, Indonesia yang sedang membenahi krisis ekonomi akan memasuki situasi genting.
Dalam sejarahnya yang panjang, bangsa ini selalu menghindari dan konflik antar-umat beragama. Bahkan meskipun dilakukan menggunakan simbol-simbol agama.
Kita mengenal Perang Paderi (1803–1838) – Tuanku Imam Bonjol, Perang Diponegoro/Perang Jawa (1825–1830), Perang Aceh (1873–1904) - Sultan Muhammad Daud Syah, Teungku Chik di Tiro (Muhammad Saman), Panglima Polem, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien.
Kemudian di Jawa Timur, KH Hasyim Asy’ari dkk mengumandangkan Resolusi Jihad (22 Oktober) untuk melawan sekutu dan Belanda yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November.
Di Bali ada juga Puputan, perlawanan kepada Kolonial Belanda berbasis kekuatan agama (Hindu) seperti terjadi dalam Puputan Jagaraga (1849), Puputan Badung (1906), Puputan Klungkung (1908), Puputan Margarana (1946).
Dalam peristiwa besar sejarah perlawanan itu, tidak satu pun yang dikemas sebagai perang agama, melainkan memerangi kezaliman, menegakkan keadilan yang berbasis nilai-nilai agama (Islam maupun Hindu).
Karena jika menggunakan isu perang antar agama, kerusakan yang ditimbulkannya niscaya akan jauh lebih parah dari persoalan yang diperangi. Hal ini disadari betul oleh kaum cerdik-cendekia, alim ulama yang menjadi pemimpin di masa itu.
Kemurkaan Jusuf Kalla Di negeri ini, hari ini, orang yang paling memahami secara komprehensif kehancuran akibat konflik anat-umat beragama
haqqul yaqin hanya Pak JK. Karena beliau terjun langsung ke tengah medan konflik yang, menurut banyak orang, mustahil didamaikan.
Karena agama adalah tata-nilai yang masuk melalui pikiran, meresap di dalam kalbu, dan menjadi perilaku, menjadi “iman”. Karena itu ketika dibenturkan, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, bagaimana mungkin “iman” dinegosiasikan?
Dari titik ini kita bisa sangat memaklumi kenapa Pak JK, tokoh yang sudah sangat senior termasuk dalam mengelola emosi, bisa demikian murka melihat ada kelompok yang mau merusak kehidupan beragama di negeri ini, dengan merekayasa fakta, memanipulasi algoritma, untuk membenturkan antar-umat beragama.
Ada kecemasan luar biasa pada Pak JK. Bukan saja jerih payahnya membangun pilar-pilar perdamaian di Aceh, Ambon dan Poso akan sia-sia, tapi beliau tidak ingin nasib dan masa depan bangsa ini berantakan karena membiarkan benih-benih kerusakan bangsa ini dibiarkan tumbuh dan berkembang biak.
Maka kita nanti bisa melihat apakah aparat penegak hukum punya kecemasan yang sama dengan Pak JK dan kita semua?
Kalau kelompok perusak bangsa ini dibiarkan tetap berkeliaran dengan nafsu jahatnya, maka itu pertanda bangsa ini sudah hilang dari peradaban. Sudah kehilangan adab!
Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
