Jangan Jadikan Energi Alat Tekan Politik

Desakan reshuffle kabinet kembali menguat, kali ini mengarah langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai kerap memicu kegaduhan publik melalui kebijakan energi yang membebani masyarakat.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, kebijakan yang diambil Bahlil berpotensi memperburuk citra pemerintahan Prabowo Subianto jika terus dibiarkan.

"Kebijakan Bahlil jangan bikin beban masyarakat makin nambah. Jika Bahlil bikin kebijakan yang nambah beban masyarakat itu sama saja dengan bikin citra pemerintah terpuruk atau merusak citra pemerintahan Prabowo dan itu pasti akan menimbulkan kegaduhan terus di masyarakat," kata Muslim kepada RMOL, Rabu, 22 April 2026.

Muslim menegaskan, kegaduhan akibat kebijakan energi bukan hal baru dan justru menunjukkan pola yang berulang.

"Dan bila itu terjadi terus menerus Bahlil perlu dicopot. Karena selama ini banyak rekam jejaknya selalu bikin gaduh," tegasnya.

Menurutnya, sektor energi tidak boleh dikelola dengan pendekatan politik praktis yang justru merugikan rakyat.

"Sebaiknya Bahlil dicopot dan digantikan dengan menteri yang paham soal tata kelola energi dan bukan dari politisi yang sering gunakan BBM sebagai isu untuk tekan Prabowo," terang Muslim.

Muslim menilai, kebijakan energi yang tidak tepat akan langsung berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan figur yang memiliki kompetensi teknokratis, bukan sekadar kepentingan politik.

Muslim juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, maka tekanan publik akan terus meningkat seiring bertambahnya beban ekonomi masyarakat.

"Jika kebijakan seperti ini terus dipaksakan, maka bukan hanya kegaduhan, tapi juga ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin besar," pungkasnya.