Mengkritik Sekaligus Mendukung JK

SAYA mengkritik Jusuf Kalla (JK) di saat JK mewadahi para pengkritik Presiden Prabowo Subianto di rumahnya secara masif. Bukan soal kritiknya, melainkan soal mewadahinya.

Seolah-olah, ada gerakan besar dan serius yang sedang diinisiasi oleh JK. Padahal, tak sekali dua kali, Prabowo mengundang dan mendatangi JK.

Apakah ada masalah antara JK dan Prabowo? Harusnya, tidak. Sebab, kalau ada masalah, tak mungkin Prabowo mau mendatangi atau mengundang JK dalam beberapa hal.

Tapi memang, saat Pilpres 2024 lalu, JK bukanlah pendukung Prabowo. Bahkan, JK sempat menyerang personal Prabowo sebagai pribadi yang dianggap emosional.

Saat saya mengkritik JK, seorang senior men-japri saya, bahwa JK dijadikan tempat mengadu, karena komunikasi dengan Presiden Prabowo tersumbat.

"Harusnya SBY, tapi SBY tak mau. Takut kehilangan jabatan," katanya.

Dan memang, berkali-kali JK mengatakan bahwa dia tidak mengundang orang, hanya orang-orang itulah yang datang ke rumahnya secara bergerombolan.

Boleh dibilang, JK diseret dalam permainan, tapi jangan lupa bahwa JK juga seorang pemain. Pemain yang handal dan tak kaleng-kaleng.

JK juga diseret Dubes Iran saat meletus perang dengan AS. Dubes Iran mendatangi JK, seolah ada masalah Indonesia dan Iran. JK juga terlihat menikmatinya. Kesempatan mengkritik politik luar negeri Prabowo.

JK terlihat gelapan saat beredar video Saiful Mujani dalam acara halalbihalal, yang jelas-jelas mengajak para hadirin untuk menjatuhkan Prabowo di luar mekanisme konstitusi yang ada.

JK langsung konferensi pers. Bukan menanggapi video Saiful Mujani itu, tapi "buang badan" bahwa apa yang dilakukannya berbeda dengan Saiful Mujani.

Sebab, orang yang hadir dalam acara halalbihalal itu boleh dibilang persis sama dengan orang yang datang ke rumahnya.

Itu dengan mudah dikait-kaitkan. Makanya JK buru-buru konferensi pers untuk "buang badan".

Dari situlah saya menilai bahwa apa yang dikatakan Saiful Mujani itu salah. JK agaknya juga menganggap itu salah, kendati tak dikatakannya secara langsung.

Tapi, saya mendukung JK saat JK melaporkan Rismon Sianipar dan empat akun lainnya, yang disinyalir pendukung Joko Widodo alias Jokowi, yang menuduh JK sebagai penyandang dana kubu Roy Suryo menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi, yang juga disampaikan dalam konferensi pers itu.

Laporan polisi itu bisa membuktikan babwa JK benar-benar tak terlibat alias bersih dari kasus ijazah Jokowi, yang sudah memuakkan ini.

Rismon sampai klarifikasi bahwa tuduhan terhadap JK itu adalah buatan AI. Tapi kalau tak dilaporkan, mungkin Rismon akan membiarkan saja dan itu merugikan JK.

JK benar-benar tak mengenal Rismon selama ia menggugat ijazah Jokowi dan saat ini sudah berbalik arah jadi orangnya Jokowi.

Rismon pun sudah mengakui bahwa ia tak pernah bertemu dengan JK dulunya, apalagi JK menyerahkan uang kepada dirinya atau Roy Suryo.

Permintaan JK agar Jokowi membuka ijazahnya untuk mengakhiri polemik yang tak berkesudahan ini, justru ditolak Jokowi dan JK malah diserang oleh para pendukung Jokowi.

Bagi saya itu aneh bin lucu. Sebab, disarankan sesuatu yang baik, malah ditolak dan JK diserang pula secara serampangan. Sebegitunyakah mempertahankan kasus ijazah ini?

JK dilaporkan ke polisi baru-baru ini terkait penistaan agama, oleh karena ceramahnya yang dipotong di masjid UGM, bulan lalu pula, dan bukan baru-baru ini.

JK menistakan agama? Pelapor benar-benar tak membaca sejarah.

JK itu juru damai saat konflik yang berbau agama terjadi di Indonesia, beberapa waktu lalu. Laporan itu jelas tidak pada tempatnya. Saya di belakang JK, kalau soal itu.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting