Berita

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Porsi Kredit UMKM Masih Jauh dari Ideal

SABTU, 18 APRIL 2026 | 01:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Porsi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih jauh dari ideal, meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini porsi kredit UMKM baru berada di kisaran 17-20 persen dari total kredit nasional. 

Angka tersebut dinilai timpang jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 61-62 persen, serta penyerapan tenaga kerja hingga 95 persen.


“Komisi XI DPR menaruh perhatian serius terhadap rendahnya porsi kredit UMKM yang belum mencerminkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” ujar Misbakhun, dikutip Jumat 17 April 2026.

Menurutnya, sejumlah hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan agunan, tingginya tingkat informalitas usaha, lemahnya pencatatan keuangan, hingga persepsi risiko yang masih tinggi dari pihak perbankan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat ekosistem penjaminan kredit sebagai instrumen mitigasi risiko. Skema ini dinilai dapat menjadi jembatan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan.

Ia menjelaskan, penjaminan kredit merupakan bentuk credit risk transfer mechanism, di mana risiko gagal bayar tidak sepenuhnya ditanggung oleh kreditur, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin.

Dalam praktiknya, ekosistem ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN penjamin seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo, perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida), hingga penjamin swasta dan skema penjaminan ulang.

Misbakhun menegaskan, penguatan sektor penjaminan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional, agar akses pembiayaan UMKM semakin luas dan inklusif.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya