Berita

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Porsi Kredit UMKM Masih Jauh dari Ideal

SABTU, 18 APRIL 2026 | 01:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Porsi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih jauh dari ideal, meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini porsi kredit UMKM baru berada di kisaran 17-20 persen dari total kredit nasional. 

Angka tersebut dinilai timpang jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 61-62 persen, serta penyerapan tenaga kerja hingga 95 persen.


“Komisi XI DPR menaruh perhatian serius terhadap rendahnya porsi kredit UMKM yang belum mencerminkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” ujar Misbakhun, dikutip Jumat 17 April 2026.

Menurutnya, sejumlah hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan agunan, tingginya tingkat informalitas usaha, lemahnya pencatatan keuangan, hingga persepsi risiko yang masih tinggi dari pihak perbankan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat ekosistem penjaminan kredit sebagai instrumen mitigasi risiko. Skema ini dinilai dapat menjadi jembatan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan.

Ia menjelaskan, penjaminan kredit merupakan bentuk credit risk transfer mechanism, di mana risiko gagal bayar tidak sepenuhnya ditanggung oleh kreditur, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin.

Dalam praktiknya, ekosistem ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN penjamin seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo, perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida), hingga penjamin swasta dan skema penjaminan ulang.

Misbakhun menegaskan, penguatan sektor penjaminan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional, agar akses pembiayaan UMKM semakin luas dan inklusif.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya