Relaksasi Pajak Disiapkan Hadapi Tekanan Geopolitik Global dan El Nino

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan dinamika perang di Timur Tengah dan ancaman fenomena El Nino menjadi dua tantangan utama yang tengah diantisipasi secara serius oleh Pemprov DKI.

"Di tengah dinamika global yang tidak gampang, ada dua yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah geopolitik perang di Middle East yang belum tahu dan kapan akan selesai. Yang kedua sebentar lagi kita akan memasuki El Nino yang panjang dari April sampai dengan September," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Pemprov DKI akan memperkuat kebijakan fiskal melalui pengurangan pajak daerah untuk menghadapi dampak dari tekanan geopolitik global dan fenomena El Nino. Saat ini, lanjutnya, Pemprov DKI tengah melakukan kajian terkait hal ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik.

"Jakarta akan mengeluarkan instrumen hal yang berkaitan dengan perpajakan yang lebih kompetitif, lebih menarik sehingga tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini, kita memberikan relaksasi," ungkapnya.

Pramono menyebut, Pemprov DKI segera menyampaikan jumlah paket kebijakan terkait pajak yang telah disiapkan. Diharapkan paket kebijakan tersebut bisa membantu mengurangi beban para pelaku usaha dan juga masyarakat.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyoroti ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram di Jakarta. Pramono tak ingin terganggunya distribusi rantai pasok global dan energi berdampak serius pada kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, DKI juga mulai mengembangkan optimalisasi penggunaan energi terbarukan di Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta secara khusus kami juga memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kilogram karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar," tandasnya.