Berita

Menlu AS Marco Rubio (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube The New York Post)

Global

Trump Cabut Visa 26 Musuh Amerika

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi dengan membatasi visa bagi individu yang dianggap mendukung “musuh” AS. 

Kebijakan yang diumumkan pada Kamis, 16 April 2026, ini langsung menyasar puluhan orang dari berbagai negara di Belahan Barat. 

Sebanyak 26 individu diketahui telah dicabut atau dibatasi visanya. Meski identitas mereka tidak diungkap, pemerintah menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional Amerika.


"Individu yang mendukung musuh kita dalam merusak kepentingan Amerika di kawasan ini tidak akan diberi akses masuk ke Amerika Serikat," kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dikutip dari Al-Jazeera, Jumat 17 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi lebih luas pemerintahan Trump untuk memperkuat pengaruh di kawasan Amerika Latin sekaligus menekan pengaruh negara lain, termasuk China, yang dinilai semakin agresif memperluas hubungan di wilayah tersebut.

Dalam penjelasan resminya, Departemen Luar Negeri menyebut pembatasan visa akan dikenakan kepada mereka yang membantu pihak asing menguasai aset strategis, melemahkan keamanan regional, atau melakukan operasi yang mengganggu stabilitas negara-negara di Belahan Barat.

Langkah ini juga melanjutkan pola kebijakan keras terhadap pihak asing yang berbeda pandangan dengan Washington. Sebelumnya, pemerintah AS mencabut visa demonstran pro-Palestina serta individu yang memiliki kaitan dengan pemerintah Iran.

Beberapa tokoh Amerika Latin juga pernah terdampak, termasuk Hakim Brasil Alexandre de Moraes dan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang visanya sempat dicabut karena perbedaan sikap politik dengan AS.

Secara hukum, kebijakan ini didasarkan pada kewenangan pemerintah AS untuk menolak masuk warga negara asing yang dianggap berpotensi merugikan kebijakan luar negeri. Meski demikian, langkah ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai kebijakan tersebut berisiko melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya