Berita

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: RMOL)

Politik

Strategi PDIP Dekati Basis NU Dobrak Pakem Politik Lama

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan politisi senior PDIP, Said Abdullah, yang mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah politik dinilai sebagai isu politik yang menarik dan tidak biasa.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah tersebut cukup mengejutkan, mengingat PDIP selama ini dikenal sebagai partai nasionalis yang tidak memiliki irisan kuat dengan pemilih berbasis Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Harus diakui PDIP adalah partai nasionalis yang selama ini terkesan tidak terlalu dekat dengan pemilih Islam, termasuk NU,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 16 April 2026.


Menurut Adi, secara umum publik melihat afiliasi politik warga NU lebih dekat dengan partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP, dan lainnya. Karena itu, ajakan Said Abdullah menjadi sesuatu yang unik sekaligus menarik untuk dicermati.

Namun di sisi lain, ia menilai realitas politik menunjukkan banyak kader NU yang tersebar di berbagai partai, termasuk partai nasionalis seperti PDIP.

“Harapan besarnya adalah pilihan politik warga NU tidak hanya bermuara pada satu partai, tetapi melebar ke berbagai partai yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Adi juga menyoroti perubahan karakter pemilih NU yang semakin rasional dan tidak lagi terikat secara ideologis pada satu partai tertentu. Hal ini sejalan dengan dinamika modernitas dan keberagaman pilihan politik.

Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan masih perlu dilihat apakah ajakan PDIP tersebut akan benar-benar direspons oleh warga nahdliyin dalam jangka panjang.

“Tinggal kita tunggu, apakah warga NU akan menjadikan PDIP sebagai rumah politik ke depan,” ujarnya.

Adi menambahkan, secara umum pemilih di Indonesia, termasuk dari kalangan agama, kini cenderung lebih independen dan tidak mudah diarahkan oleh kekuatan politik tertentu.

“Nyaris tidak ada pemilih yang sepenuhnya ideologis. Pemilih kita sekarang lebih netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya