Berita

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: RMOL)

Politik

Strategi PDIP Dekati Basis NU Dobrak Pakem Politik Lama

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan politisi senior PDIP, Said Abdullah, yang mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah politik dinilai sebagai isu politik yang menarik dan tidak biasa.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah tersebut cukup mengejutkan, mengingat PDIP selama ini dikenal sebagai partai nasionalis yang tidak memiliki irisan kuat dengan pemilih berbasis Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Harus diakui PDIP adalah partai nasionalis yang selama ini terkesan tidak terlalu dekat dengan pemilih Islam, termasuk NU,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 16 April 2026.


Menurut Adi, secara umum publik melihat afiliasi politik warga NU lebih dekat dengan partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP, dan lainnya. Karena itu, ajakan Said Abdullah menjadi sesuatu yang unik sekaligus menarik untuk dicermati.

Namun di sisi lain, ia menilai realitas politik menunjukkan banyak kader NU yang tersebar di berbagai partai, termasuk partai nasionalis seperti PDIP.

“Harapan besarnya adalah pilihan politik warga NU tidak hanya bermuara pada satu partai, tetapi melebar ke berbagai partai yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Adi juga menyoroti perubahan karakter pemilih NU yang semakin rasional dan tidak lagi terikat secara ideologis pada satu partai tertentu. Hal ini sejalan dengan dinamika modernitas dan keberagaman pilihan politik.

Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan masih perlu dilihat apakah ajakan PDIP tersebut akan benar-benar direspons oleh warga nahdliyin dalam jangka panjang.

“Tinggal kita tunggu, apakah warga NU akan menjadikan PDIP sebagai rumah politik ke depan,” ujarnya.

Adi menambahkan, secara umum pemilih di Indonesia, termasuk dari kalangan agama, kini cenderung lebih independen dan tidak mudah diarahkan oleh kekuatan politik tertentu.

“Nyaris tidak ada pemilih yang sepenuhnya ideologis. Pemilih kita sekarang lebih netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya