Berita

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: RMOL)

Politik

Strategi PDIP Dekati Basis NU Dobrak Pakem Politik Lama

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan politisi senior PDIP, Said Abdullah, yang mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah politik dinilai sebagai isu politik yang menarik dan tidak biasa.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah tersebut cukup mengejutkan, mengingat PDIP selama ini dikenal sebagai partai nasionalis yang tidak memiliki irisan kuat dengan pemilih berbasis Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Harus diakui PDIP adalah partai nasionalis yang selama ini terkesan tidak terlalu dekat dengan pemilih Islam, termasuk NU,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 16 April 2026.


Menurut Adi, secara umum publik melihat afiliasi politik warga NU lebih dekat dengan partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP, dan lainnya. Karena itu, ajakan Said Abdullah menjadi sesuatu yang unik sekaligus menarik untuk dicermati.

Namun di sisi lain, ia menilai realitas politik menunjukkan banyak kader NU yang tersebar di berbagai partai, termasuk partai nasionalis seperti PDIP.

“Harapan besarnya adalah pilihan politik warga NU tidak hanya bermuara pada satu partai, tetapi melebar ke berbagai partai yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Adi juga menyoroti perubahan karakter pemilih NU yang semakin rasional dan tidak lagi terikat secara ideologis pada satu partai tertentu. Hal ini sejalan dengan dinamika modernitas dan keberagaman pilihan politik.

Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan masih perlu dilihat apakah ajakan PDIP tersebut akan benar-benar direspons oleh warga nahdliyin dalam jangka panjang.

“Tinggal kita tunggu, apakah warga NU akan menjadikan PDIP sebagai rumah politik ke depan,” ujarnya.

Adi menambahkan, secara umum pemilih di Indonesia, termasuk dari kalangan agama, kini cenderung lebih independen dan tidak mudah diarahkan oleh kekuatan politik tertentu.

“Nyaris tidak ada pemilih yang sepenuhnya ideologis. Pemilih kita sekarang lebih netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya