Berita

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: RMOL)

Politik

Strategi PDIP Dekati Basis NU Dobrak Pakem Politik Lama

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan politisi senior PDIP, Said Abdullah, yang mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah politik dinilai sebagai isu politik yang menarik dan tidak biasa.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah tersebut cukup mengejutkan, mengingat PDIP selama ini dikenal sebagai partai nasionalis yang tidak memiliki irisan kuat dengan pemilih berbasis Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Harus diakui PDIP adalah partai nasionalis yang selama ini terkesan tidak terlalu dekat dengan pemilih Islam, termasuk NU,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 16 April 2026.


Menurut Adi, secara umum publik melihat afiliasi politik warga NU lebih dekat dengan partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP, dan lainnya. Karena itu, ajakan Said Abdullah menjadi sesuatu yang unik sekaligus menarik untuk dicermati.

Namun di sisi lain, ia menilai realitas politik menunjukkan banyak kader NU yang tersebar di berbagai partai, termasuk partai nasionalis seperti PDIP.

“Harapan besarnya adalah pilihan politik warga NU tidak hanya bermuara pada satu partai, tetapi melebar ke berbagai partai yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Adi juga menyoroti perubahan karakter pemilih NU yang semakin rasional dan tidak lagi terikat secara ideologis pada satu partai tertentu. Hal ini sejalan dengan dinamika modernitas dan keberagaman pilihan politik.

Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan masih perlu dilihat apakah ajakan PDIP tersebut akan benar-benar direspons oleh warga nahdliyin dalam jangka panjang.

“Tinggal kita tunggu, apakah warga NU akan menjadikan PDIP sebagai rumah politik ke depan,” ujarnya.

Adi menambahkan, secara umum pemilih di Indonesia, termasuk dari kalangan agama, kini cenderung lebih independen dan tidak mudah diarahkan oleh kekuatan politik tertentu.

“Nyaris tidak ada pemilih yang sepenuhnya ideologis. Pemilih kita sekarang lebih netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya