Berita

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: RMOL)

Politik

Strategi PDIP Dekati Basis NU Dobrak Pakem Politik Lama

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan politisi senior PDIP, Said Abdullah, yang mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah politik dinilai sebagai isu politik yang menarik dan tidak biasa.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut langkah tersebut cukup mengejutkan, mengingat PDIP selama ini dikenal sebagai partai nasionalis yang tidak memiliki irisan kuat dengan pemilih berbasis Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Harus diakui PDIP adalah partai nasionalis yang selama ini terkesan tidak terlalu dekat dengan pemilih Islam, termasuk NU,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 16 April 2026.


Menurut Adi, secara umum publik melihat afiliasi politik warga NU lebih dekat dengan partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP, dan lainnya. Karena itu, ajakan Said Abdullah menjadi sesuatu yang unik sekaligus menarik untuk dicermati.

Namun di sisi lain, ia menilai realitas politik menunjukkan banyak kader NU yang tersebar di berbagai partai, termasuk partai nasionalis seperti PDIP.

“Harapan besarnya adalah pilihan politik warga NU tidak hanya bermuara pada satu partai, tetapi melebar ke berbagai partai yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka,” jelasnya.

Adi juga menyoroti perubahan karakter pemilih NU yang semakin rasional dan tidak lagi terikat secara ideologis pada satu partai tertentu. Hal ini sejalan dengan dinamika modernitas dan keberagaman pilihan politik.

Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan masih perlu dilihat apakah ajakan PDIP tersebut akan benar-benar direspons oleh warga nahdliyin dalam jangka panjang.

“Tinggal kita tunggu, apakah warga NU akan menjadikan PDIP sebagai rumah politik ke depan,” ujarnya.

Adi menambahkan, secara umum pemilih di Indonesia, termasuk dari kalangan agama, kini cenderung lebih independen dan tidak mudah diarahkan oleh kekuatan politik tertentu.

“Nyaris tidak ada pemilih yang sepenuhnya ideologis. Pemilih kita sekarang lebih netral dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya