Berita

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Mensos Klarifikasi Rumor 11 Juta BPJS PBI Nonaktif

RABU, 15 APRIL 2026 | 19:30 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Perbedaan angka 11 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif dan 106 ribu yang disebut sudah aktif kembali, dijelaskan pemerintah bukan soal batas waktu atau deadline pembayaran. 

Kedua angka itu merujuk pada kelompok peserta yang berbeda dalam skema PBI Jaminan Kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, 106 ribu peserta tersebut merupakan pasien dengan penyakit katastropik yang otomatis diaktifkan kembali karena membutuhkan perawatan berkelanjutan.


“Jadi dulu kan ada yang 106.000 itu otomatis yang memiliki penyakit katastrofik, penyakit yang memerlukan perawatan berkelanjutan itu otomatis dia menjadi aktif kembali. Nah 106.000 ini yang kemudian diaktifkan kembali,” kata Gus Ipul di Gedung DPR, Rabu 15 April 2026.

Ia menegaskan, angka tersebut hanya bagian kecil dari total sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan. Sementara sisanya tidak serta-merta kehilangan akses layanan kesehatan.

“Sementara sisanya dari 11 juta lebih itu, tetap diberikan pelayanan kesehatan jika memang memerlukan perawatan kesehatan. Baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” lanjut Gus Ipul.

Menurutnya, tidak ada ketentuan deadline pembayaran bagi kelompok 11 juta peserta tersebut. Pemerintah justru memastikan layanan tetap berjalan, dengan skema pembiayaan yang akan diatur melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Mensos juga menegaskan, hingga kini tidak ada laporan penolakan pasien dari kelompok tersebut di fasilitas kesehatan. Pemerintah meminta rumah sakit tetap melayani karena kondisi ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya