Berita

Ilustrasi dolar AS dan rupiah. (Foto: Istimewa)

Politik

Utang Luar Negeri RI Membengkak, Kini Tembus Rp7.506 Triliun

RABU, 15 APRIL 2026 | 15:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai 437,9 miliar dolar AS atau setara Rp7.506 triliun pada Februari 2026.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi tersebut meningkat sekitar 3 miliar dolar AS dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Sementara secara tahunan, ULN juga tumbuh 2,5 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kenaikan utang luar negeri terutama dipengaruhi oleh sektor publik, khususnya bank sentral.


“ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu 15 April 2026.

Ia merinci, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 mencapai 215,9 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan, meski sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen.

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang," kata Ramdan.

Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia,  didorong oleh kenaikan kepemilikan investor non-residen pada instrumen moneter yang diterbitkan BI, sejalan dengan kebijakan pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun non-keuangan, masing-masing turun 2,8 persen dan 0,2 persen.

BI mengklaim struktur ULN Indonesia masih dalam kondisi sehat, ditopang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

“Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen pada Februari 2026  serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN,” tandas Ramdan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya