Ilustrasi penjual plastik. (Foto: RMOLJateng)
Konflik geopolitik dan perang yang terus memanas di berbagai kawasan dunia mulai berdampak langsung ke dalam negeri, salah satunya ditandai dengan melonjaknya harga plastik akibat terganggunya pasokan bahan baku global.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan harga plastik melonjak hingga 30–40 persen dan mulai membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor makanan dan minuman.
“Kenaikan harga plastik bukan hanya persoalan rantai pasok industri, tetapi sudah menyentuh ekonomi riil warga. Jika tidak diantisipasi, beban ini akan diteruskan ke harga jual makanan dan minuman yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ade Suherman, Rabu, 15 April 2026.
Kenaikan harga dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku petrokimia dan terganggunya pasokan global, terutama bahan baku berbasis nafta yang masih bergantung pada rantai impor.
Lonjakan harga ini tidak bisa dipandang sebagai isu industri semata, karena dampaknya langsung terasa pada biaya produksi pedagang kecil, warteg, usaha katering, minuman kemasan, hingga industri rumahan yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan operasional harian.
Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, perdagangan, dan UMKM, Ade meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait segera melakukan mitigasi dampak terhadap sektor usaha kecil, termasuk pemetaan komoditas usaha yang paling terdampak.
Ia menilai sektor kuliner menjadi yang paling rentan, mengingat sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai untuk menjaga efisiensi biaya dan layanan cepat kepada konsumen.
“Jangan sampai kenaikan harga plastik menjadi pemicu inflasi baru dari sektor makanan-minuman. Pemerintah harus hadir dengan langkah cepat untuk menjaga stabilitas biaya usaha UMKM,” tegasnya.
Politikus PKS itu juga mendorong adanya insentif transisi kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih stabil dari sisi harga, terutama bagi UMKM binaan Pemprov DKI.
Menurutnya, momentum ini dapat sekaligus menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi kemasan usaha menuju model yang lebih berkelanjutan tanpa membebani pelaku usaha kecil.
“Kita perlu solusi jangka pendek untuk menahan biaya usaha, sekaligus solusi jangka panjang melalui inovasi kemasan alternatif agar UMKM Jakarta tetap kompetitif,” tambah Ade.
Komisi B DPRD DKI Jakarta, lanjut Ade, akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama dinas perekonomian, perdagangan, dan UMKM agar dampak kenaikan harga plastik tidak merembet menjadi tekanan daya beli warga Jakarta.
“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Ini isu ekonomi warga yang harus segera direspons,” tutup Ade Suherman.
