Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Prabowo Harus Waspadai Ancaman Senyap dari Dalam Koalisi

RABU, 15 APRIL 2026 | 12:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto dinilai analis komunikasi politik Hendri Satrio menyadari adanya pihak-pihak yang menginginkan dirinya lengser sebelum masa jabatan berakhir.

Kesadaran itu, menurutnya, tercermin dari pernyataan-pernyataan publik Prabowo yang kerap mempersilakan pihak yang tidak puas untuk menunggu Pemilu 2029.

"Dia memahami bahwa ada keinginan sebagian kecil masyarakat yang ingin dia turun. Makanya dia beberapa kali bilang, 'kalau enggak suka sama saya, nanti 2029 kita tarung'," ujar Hensa, sapaan karib Hendri Satrio, Rabu, 15 April 2026.


Hensa justru mengingatkan bahwa ancaman paling nyata bagi Prabowo bukan datang dari kelompok oposisi di luar pemerintahan, melainkan dari dalam koalisi itu sendiri. Ia menggunakan analogi air tenang untuk menggambarkan situasi tersebut.

"Koalisinya terlalu tenang. Kelihatannya selalu 'hidup Prabowo, hidup Prabowo', tapi hati-hati, sekali ada hal yang tidak berjalan baik, mungkin mereka akan menyalip di tikungan," katanya.

Ia juga menanggapi spekulasi yang berkembang bahwa Gibran Rakabuming Raka berada di balik tekanan terhadap Prabowo. Hensa menyebut narasi itu tidak berdasar dan justru kontraproduktif.

"Kasihan Gibrannya juga. Akhirnya semua orang mikir, ini pasti yang mau Prabowo jatuh itu Gibran. Padahal Gibrannya juga masih santai-santai saja," ujarnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyebut program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai titik rawan yang bisa melemahkan posisi Prabowo secara perlahan jika implementasinya bermasalah.

"Hal-hal yang terkait program flagship Prabowo, kalau akhirnya bermasalah di masyarakat, itu perlahan-lahan akan menyelesaikan Prabowo juga," pungkas Hensa.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya