DPRD Indramayu ajak masyarakat pesisir ke KKP untuk berkonsultasi terkait PSN Tambak. (Foto: Dok. Imron Rosadi)
Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengajak perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengonsultasikan polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura.
Langkah ini dilakukan agar persoalan antara petambak dan pemerintah tidak berlarut-larut. Rombongan diterima langsung Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI, Tb Haeru Rahayu, pada Senin, 13 April 2026 kemarin.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para petambak.
“Senin kemarin kami dari Komisi II mengajak Kompi berdiskusi langsung dengan Dirjen di KKP terkait PSN ini. Alhamdulillah bisa bertemu dan berdiskusi dengan Dirjen serta jajaran direktur,” kata Imron saat dikonfirmasi, Selasa, 14 April 2026.
Komisi II sengaja melibatkan Kompi karena merupakan pelaku tambak yang telah lama menggarap lahan yang masuk dalam rencana PSN Revitalisasi Tambak Pantura. Dalam forum tersebut, perwakilan Kompi menyampaikan sejumlah tuntutan, khususnya terkait lahan garapan milik Perhutani yang masuk dalam lokasi proyek.
“Forum berjalan cair dan ada kemajuan. Diskusi tidak mentok, justru mengarah pada solusi yang lebih baik,” ujar Imron.
Sejumlah opsi disampaikan apabila program PSN tetap dijalankan, mulai dari skema kemitraan, pemberian ganti rugi, hingga usulan penggeseran titik lokasi proyek. Hal ini menyusul kondisi di lapangan, di mana sebagian titik yang direncanakan telah berubah fungsi menjadi sawah hingga permukiman warga.
“Ada titik yang saat ini sudah jadi permukiman, bahkan nyaris terdampak langsung. Karena itu mereka meminta agar lokasi dikaji ulang dan, jika memungkinkan, digeser ke lahan yang masih tersedia,” jelasnya.
Komisi II juga meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada para petambak, mengingat masih banyak informasi yang belum utuh diterima masyarakat, termasuk terkait skema kompensasi.
“Ini butuh kehati-hatian. Prosesnya masih panjang dan terus dikaji. Kami minta semua pihak bersabar karena tujuannya mencari solusi terbaik,” pungkas Imron.
