DPR Didesak Bentuk Pansus Agrinas Gate

Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan skandal impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam menyuarakan aspirasinya, mereka bahkan sempat menggelar demo di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin kemarin, 13 April 2026 hingga sempat terjadi kericuhan. Massa terlibat adu mulut dan saling dorong dengan aparat kepolisian saat hendak membakar ban. Upaya tersebut berhasil digagalkan petugas.

Tak berhenti di situ, massa kemudian membakar spanduk bergambar sejumlah pihak yang dinilai terkait dengan program impor tersebut, mulai dari Direktur Utama Agrinas hingga pejabat pemerintah.

“Kami menuntut DPR segera membentuk Pansus ‘Agrinas Gate’ dan memanggil Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara,” kata koordinator aksi, Adib Alwi dikonfirmasi, Selasa, 14 April 2026.

Menurutnya, rencana impor dalam jumlah besar tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah gencarnya kampanye penguatan industri dalam negeri.

“Kenapa harus impor? Kenapa bukan produksi dalam negeri? Ini bertentangan dengan semangat substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah,” tegasnya.

Adib menilai, keputusan impor skala masif hanya menyisakan dua kemungkinan, yakni ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah.

“Kalau ini soal ketidakmampuan, berarti gagal dalam kebijakan industrialisasi. Tapi kalau ketidakmauan, publik patut curiga ada kepentingan lain di baliknya,” ujarnya.

KAPAK juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut proyek tersebut, terutama terkait skema pembiayaan yang dinilai belum transparan.

Ia meminta BPK melakukan audit investigatif secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. Sementara KPK diminta segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Pemeriksaan ini harus jadi pintu masuk untuk membongkar proyek ini secara terang. Jangan berlindung di balik alasan prosedural,” tandasnya.