Berita

Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 November 2024. (Foto: RMOL)

Politik

Isu Kudeta Jadi Alarm Dini Perkuat Stabilitas dan Soliditas Nasional

SELASA, 14 APRIL 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mengemukanya isu kudeta Presiden Prabowo yang disampaikan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, dinilai sebagai peringatan untuk semua elemen bangsa menyatukan prinsip bernegara.

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud menilai, pernyataan Hashim terkait upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo harus dipandang sebagai peringatan dini bagi seluruh elemen bangsa. 

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, setiap dinamika politik merupakan hal yang wajar. Namun, segala bentuk upaya yang mengarah pada tindakan inkonstitusional tentu tidak dibenarkan, dan harus disikapi secara serius oleh negara.


“Pernyataan ini sebaiknya tidak langsung menimbulkan kepanikan, tetapi justru menjadi alarm bagi kita semua untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” ujar Irvan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 14 April 2026.

Ia menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini memiliki legitimasi kuat dari rakyat melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang sah pada tahun 2025 lalu.

Oleh karena itu, Irvan memandang setiap perbedaan pandangan politik seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi.

"Bukan melalui cara-cara yang dapat merusak tatanan negara," tuturnya.

Lebih lanjut, Irvan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Momentum ini justru harus kita jadikan sebagai penguatan komitmen kebangsaan. Stabilitas politik adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” demikian Irvan menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya