Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Narasi JK Dituding Merusak Keberagaman dan Pancasila

SELASA, 14 APRIL 2026 | 06:22 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dianggap bisa menjadi bibit perpecahan di masyarakat.

Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai pernyataan JK sangat kontroversial dan merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia. 

"Keberagaman yang dibangun selama ini dirusak oleh Jusuf Kalla. Tak pantas dia menyinggung umat Kristiani yang baru selesai merayakan Paskah," ujar Jerry dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.


Menurut dia, JK kurang memahami ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab. 

“Doktrin umat Kristen adalah jangan membunuh,” tegasnya.

Jerry menyebut bahwa JK tidak pantas disebut sebagai seorang negarawan tapi sosok intoleran bahkan radikal. 

"Narasinya sangat tendensius dan provokatif dan bahaya buat bangsa ini. Dia merusak nilai-nilai keberagaman dan Pancasila," tegasnya lagi.

"Saya salut organisasi GAMKI dan Pemuda Katolik sudah melaporkan Jusuf Kalla yang juga pada tahun 1967 pernah terlibat dalam pembakaran 11 gereja di Sulawesi Selatan,” pungkas Jerry.

Pemuda Katolik dan GAMKI sebelumnya melaporkan isi video ceramah JK ke Polda Metro Jaya dengan nomor register LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA. Pelaporan yang turut dihadiri Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, disebut bertujuan untuk mencegah meluasnya polemik di tengah masyarakat.

Dalam laporan tersebut, pelapor menyinggung dugaan tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah menegaskan, bahwa video yang tersebar merupakan potongan ceramah atau context cutting saat menyampaikan materi di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Itu realitas sosiologis, bukan pendapat pribadi Pak JK,” kata Husain kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Menurutnya, dalam ceramah tersebut JK justru menyampaikan pengalaman atau lesson learned dalam menyelesaikan konflik, khususnya di Poso dan Ambon.

“Pak JK mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan pihak yang bertikai, dengan terlebih dahulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat konflik,” jelasnya.


Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya