Berita

Pelaku industri rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. (Foto: Dok. Pribadi)

Nusantara

Seruan Panca Ampera Mencuat sebagai Alarm Kebijakan Tembakau Nasional

SENIN, 13 APRIL 2026 | 22:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaku industri rokok nasional, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menyuarakan lima tuntutan utama yang diklaim sebagai aspirasi petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat.

Tuntutan tersebut dilabeli sebagai "Panca Ampera" atau lima amanat petani tembakau madura–nusantara. Lima tuntutan lahir dari kondisi riil yang dihadapi petani tembakau hingga pelaku usaha kecil di sektor rokok.

“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini suara dari bawah, dari petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 April 2026.


Amanat pertama adalah menghentikan kriminalisasi terhadap pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM. Ia menilai, penegakan hukum kerap tidak proporsional dan menyamaratakan pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran besar.

“Pengusaha rokok rakyat tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya, jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sedang bertahan,” tegasnya.

Kedua, Gus Lilur juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap rokok ilegal. Sebab peredaran rokok ilegal merugikan negara sekaligus merusak iklim usaha yang sehat.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan malah melemahkan pelaku usaha legal,” ujarnya.

Ketiga, mendorong pemerintah menerbitkan skema cukai khusus bagi rokok rakyat. Ia menilai, struktur tarif saat ini belum berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Kita butuh cukai khusus rokok rakyat agar UMKM bisa masuk ke sistem resmi tanpa beban berlebihan,” katanya.

Keempat, Gus Lilur juga mendorong percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Ia menyebut KEK sebagai solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi industri tembakau.

“KEK Tembakau Madura adalah jalan untuk membangun industri yang adil dan berkelanjutan,” ucapnya.

Poin terakhir, ia meminta pemerintah hadir untuk menyejahterakan petani tembakau yang selama ini dinilai berada pada posisi paling lemah dalam rantai industri.

“Jutaan petani tembakau adalah fondasi. Kalau mereka tidak sejahtera, industri ini tidak akan kuat,” demikian Gus Lilur.

Ia menegaskan, Panca Ampera bukan sekadar pernyataan sikap, melainkan arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dalam memperkuat industri tembakau nasional.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya