Berita

Pelaku industri rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. (Foto: Dok. Pribadi)

Nusantara

Seruan Panca Ampera Mencuat sebagai Alarm Kebijakan Tembakau Nasional

SENIN, 13 APRIL 2026 | 22:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaku industri rokok nasional, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur menyuarakan lima tuntutan utama yang diklaim sebagai aspirasi petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat.

Tuntutan tersebut dilabeli sebagai "Panca Ampera" atau lima amanat petani tembakau madura–nusantara. Lima tuntutan lahir dari kondisi riil yang dihadapi petani tembakau hingga pelaku usaha kecil di sektor rokok.

“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini suara dari bawah, dari petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 April 2026.


Amanat pertama adalah menghentikan kriminalisasi terhadap pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM. Ia menilai, penegakan hukum kerap tidak proporsional dan menyamaratakan pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran besar.

“Pengusaha rokok rakyat tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya, jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sedang bertahan,” tegasnya.

Kedua, Gus Lilur juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap rokok ilegal. Sebab peredaran rokok ilegal merugikan negara sekaligus merusak iklim usaha yang sehat.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan malah melemahkan pelaku usaha legal,” ujarnya.

Ketiga, mendorong pemerintah menerbitkan skema cukai khusus bagi rokok rakyat. Ia menilai, struktur tarif saat ini belum berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Kita butuh cukai khusus rokok rakyat agar UMKM bisa masuk ke sistem resmi tanpa beban berlebihan,” katanya.

Keempat, Gus Lilur juga mendorong percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Ia menyebut KEK sebagai solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi industri tembakau.

“KEK Tembakau Madura adalah jalan untuk membangun industri yang adil dan berkelanjutan,” ucapnya.

Poin terakhir, ia meminta pemerintah hadir untuk menyejahterakan petani tembakau yang selama ini dinilai berada pada posisi paling lemah dalam rantai industri.

“Jutaan petani tembakau adalah fondasi. Kalau mereka tidak sejahtera, industri ini tidak akan kuat,” demikian Gus Lilur.

Ia menegaskan, Panca Ampera bukan sekadar pernyataan sikap, melainkan arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dalam memperkuat industri tembakau nasional.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya