Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama. (Foto: Istimewa)

Politik

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

SENIN, 13 APRIL 2026 | 19:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Seluruh elemen bangsa, khususnya pemuda, diimbau agar tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di ruang publik.

Demikian pesan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama dalam keterangannya di Jakarta, Senin 13 April 2026.

Haris mengatakan, dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.


“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi yang berkembang,” kata Haris.

Ia menilai, isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," kata Haris. 

Lebih lanjut, Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Haris.

Haris juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa,” kata Haris.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Polisi seperti Tidak Mampu Tangani Begal

Minggu, 24 Mei 2026 | 06:05

Klub Milik Kaesang Turun Kasta

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:27

Hormati Ritual Haji, Trump Tunda Serang Iran

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:14

Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:11

Kritikan Anies ke Prabowo Bagai Oase

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:26

Terkecuali Amerika

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:14

Amien Rais: Jokowi Lapar dan Haus Kekuasaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:03

Wamen ESDM Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascablackout di Sumatera

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:38

Publik Diajak Peduli Alam dan Satwa Lewat Kompetisi IAPVC 2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:32

Modus Aseng "Menaklukan" Aparat agar Tambang Ilegal Tak Tersentuh Hukum

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:01

Selengkapnya