Soenarko Wanti-wanti Penyelenggara Negara Tak Khianati Konstitusi

Konstitusi adalah koridor hukum yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara, baik eksektufi, legislatif maupun yudikatif.

Demikian pandangan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko saat menjadi narasumber Deklarasi Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia (Gaksi) dengan tema 'Rakyat Bersatu Melawan Pengkhianat Konstitusi' di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan.

"Pengelola negara, baik  itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara," kata Soenarko dikutip Senin 13 April 2026.

Jadi, tegas Soenarko, jika para penyelenggara tersebut keluar dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh konstitusi, maka itulah yang disebut dengan pengkhianat konstitusi.

"Padahal para pendiri bangsa Indonesia dalam membuat konstitusi itu dengan susah payah, bahkan dengan darah. terutama Undang-Undang Dasar 1945," kata Soenarko.

Oleh karenanya, Soenarko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan kritik, bahkan perlawan terhadap para penyelenggara negara Indonesia yang telah jelas-jelas melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Marwan Batubara, Rizal Fadilah, HM Mursalim, M Ishmet, Hanafie, Budiman, Rustam Efendie, Eka Jaya, dan Laksda (Purn) Soni Santoso.