Berita

Ilustrasi (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube France24)

Dunia

Diplomasi Nuklir Gagal, Trump Instruksikan Blokade Militer di Selat Hormuz

SENIN, 13 APRIL 2026 | 07:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Gagalnya pembicaraan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad menjadi awal meningkatnya ketegangan baru di kawasan. 

Pertemuan yang semula diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan penting, terutama soal program nuklir Iran, berakhir tanpa hasil, meski sebagian besar poin lain sebenarnya sudah dibahas.

Presiden AS Donald Trump mengakui kebuntuan tersebut. 


"Sebagian besar poin sudah disepakati… tetapi isu nuklir tidak berhasil disepakati," kata Trump, dikutip dari Al-Jazeera, Senin 13 April 2026.

Tak lama setelah itu, Trump langsung mengumumkan langkah tegas berupa blokade militer di Selat Hormuz, jalur laut yang sangat penting bagi perdagangan energi dunia.  

“Mulai sekarang juga, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai proses memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz," ujarnya.

Trump juga mengeluarkan peringatan keras kepada Iran. Ia menegaskan bahwa jika ada serangan terhadap pasukan AS atau kapal sipil, maka akan dibalas dengan kekuatan penuh. Dalam pernyataannya, ia bahkan mengatakan pihak yang menyerang akan “dihancurkan sampai ke dasar.”

Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan bahwa kapal sipil masih boleh melintas dengan aturan tertentu, tetapi kapal militer asing yang mendekat akan dianggap melanggar gencatan senjata dan siap ditindak tegas.

Dampaknya terasa cepat. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur bagi sekitar seperlima distribusi minyak dan gas dunia itu langsung melambat drastis. Kondisi ini memicu kekhawatiran global karena bisa mengganggu pasokan energi dan mengguncang ekonomi dunia.

Di tengah situasi yang semakin memanas, banyak pihak khawatir gencatan senjata yang baru berjalan sekitar dua minggu akan runtuh. Para mediator internasional pun mendesak agar kedua pihak kembali ke jalur diplomasi, meski peluangnya kini terlihat semakin kecil.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya