Boy Anugerah. (Foto: Dokumentasi Penulis)
DI tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta bayang-bayang krisis energi global sebagai konsekuensi peperangan yang sedang berlangsung, Presiden Prabowo direncanakan akan melakukan kunjungan luar negeri ke Moskow, Rusia, dalam waktu dekat bertemu langsung secara empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Kunjungan ini merupakan lawatan kesekian kalinya setelah kunjungan terakhir pada 10 Desember tahun lalu. Kuat dugaan bahwa kunjungan ini didasari oleh kepentingan nasional Indonesia di bidang energi yang terdampak langsung oleh konflik AS-Iran yang meletus sejak akhir Februari lalu.
Hingga saat ini, dua kapal milik Pertamina, yakni VLCC Pertamina Pride dan MT Gamsunoro masih tertahan di Selat Hormuz yang diblokade oleh pemerintah Iran. Kedua kapal tersebut mengangkut minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi di level domestik. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI dan KBRI di Teheran sedang mengupayakan diplomasi terbaik agar kedua kapal dapat melintas dan mendapat jaminan keamanan dari otoritas Iran. Dubes Iran di Indonesia, Mohammad Boroujerdi, turut buka suara dengan menyebut bahwa ada protokol yang harus dilalui oleh pemerintah Indonesia agar kapal-kapal dapat melintas.
Batu Sandung di Selat Hormuz
Situasi yang melanda Indonesia saat ini di Selat Hormuz sedikit berbeda dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kapal-kapal tanker milik Malaysia dan Thailand mendapatkan izin melintas di Selat Hormuz tanpa kendala apa pun. Kemudahan untuk melintas juga didapatkan oleh negara-negara yang notabene merupakan sekutu Iran seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, India, Irak, dan Bangladesh. Apabila merujuk pernyataan tegas dari IRGC, pemerintah Iran tidak akan memberikan izin melintas bagi kapal-kapal milik AS dan negara-negara yang menjadi sekutunya. Yang menjadi pertanyaan kritis, apakah Iran menganggap Indonesia sebagai sekutu atau terafiliasi dengan AS?
Pertanyaan penting tersebut layak dan lumrah untuk dikemukakan mengingat praksis diplomasi Indonesia yang cenderung kurang cermat dalam beberapa waktu terakhir. Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan AS dan Israel tentu menjadi “barang haram” di mata Iran dan preseden buruk bagi diplomasi Indonesia-Iran ke depan.
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo, juga terlihat lamban dalam menunjukkan sikap empati terhadap pemerintah Iran di Jakarta (baca: Kedubes Iran) atas wafatnya supreme leader Ayatullah Rohullah Ali Khamenei yang tewas dirudal oleh AS dan Israel dalam serangan brutal di penghujung Februari lalu. Inilah yang menjadi batu sandungan keras bagi Indonesia untuk mendapatkan izin melintas di Selat Hormuz.
Di dalam negeri, pemerintah mulai kebakaran jenggot. Dependensi yang tinggi terhadap impor minyak bumi dari kawasan Timur Tengah membuat gagal melintasnya kapal milik Pertamina menjadi ancaman nyata bagi ketahanan energi nasional.
Peran sentral yang dimainkan oleh Selat Hormuz sebagai jalur distribusi 30 persen minyak bumi dan 20 persen gas alam cair dunia membuat blokade terhadap selat tersebut menjadi sumbatan terhadap rantai pasok dan konektivitas energi dari dan ke luar Timur Tengah. Alhasil, dampaknya dirasakan oleh Indonesia yang kebutuhan minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari disokong melalui skema impor.
Meskipun pemerintah kerapkali menyatakan bahwa kebutuhan migas masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, akan tetapi strategi pemerintah untuk melakukan efisiensi melalui WFH dan rencana kenaikan harga BBM non-subsidi menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional berada dalam bayang-bayang krisis.
Makna Geopolitik dan Geoekonomi
Di tengah bayang-bayang krisis energi tersebut, lawatan Presiden Prabowo bermakna strategis, baik secara geopolitik maupun secara geoekonomi. Secara geopolitik, Rusia memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Iran--bahkan dianggap sebagai pihak utama yang membekingi Iran dalam melawan perang melawan AS dan Israel.
Lawatan yang akan dilakukan ke Rusia dapat menjadi momen untuk melakukan lobi politik trilateral agar Rusia dapat membujuk Iran mengizinkan kapal-kapal tanker milik Indonesia lewat. Sedangkan secara geoekonomi, Indonesia dapat menjalin kemitraan baru dengan Rusia dalam hal importasi migas.
Kerja sama dengan Rusia dapat membuka sumbatan di Selat Hormuz sekaligus diversifikasi negara tujuan impor agar lepas dari ketergantungan impor dari negara-negara Timur Tengah saat ini.
Di level domestik Indonesia, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia diharapkan banyak pihak dapat memasukkan pembahasan mengenai kelanjutan proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban antara Pertamina dan Rosneft, perusahaan migas milik Rusia. Proyek GRR Tuban tersebut adalah proyek kerja sama business to business (B to B) dengan total nilai proyek sebesar 23 miliar Dolar AS yang ditargetkan berproduksi selama 2026-2028.
Melalui proyek ini, diharapkan mampu diolah 300.000 barel BBM per hari dan menghasilkan petrochemical mencapai 4.250 kilo ton per annum (kpta). Namun demikian, hingga saat ini proyek ini belum berjalan. Persoalan keekonomian proyek karena besarnya biaya investasi menjadi kendalanya. Oleh sebab itu, rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, yang juga akan diikuti oleh Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dapat menjadi diskusi solutif bagi masa depan proyek GRR Tuban ke depan.
Catatan Kritis
Terlepas dari urgensi dan apresiasi terhadap kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dalam rangka diplomasi energi ini, ada satu pembelajaran yang perlu ditarik oleh pemerintah Indonesia, bahwa ke depan strategi geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus lebih cermat dan mampu membaca arah gerak secara futuristik ke depan.
Tertahannya kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz secara telanjang menunjukkan ketidakcermatan Indonesia dalam bergabung dengan BoP. Keanggotaan Indonesia dalam BoP dibaca Iran sebagai bentuk afiliasi Indonesia terhadap AS--belum termasuk fakta bahwa Indonesia saat ini juga mengimpor minyak dari AS. Lebih jauh, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini ke Rusia--yang notabene merupakan rival ideologis AS di panggung global, alih-alih menunjukkan kelincahan pemerintah dalam memainkan politik luar negeri bebas aktif, tapi lebih menunjukkan pragmatisme pemerintah ketika terjepit dalam permasalahan.
Pemerintah perlu lebih cerdas dan konsisten dalam memainkan praksis politik luar negeri ke depan agar tidak berdampak buruk terhadap hajat hidup 280 juta jiwa warga Indonesia.
Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
