Akademisi dan aktivis Ubedilah Badrun. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Pernyataan akademisi Ubedilah Badrun menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana sekadar retorika,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.
Menurutnya, pernyataan yang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan dan tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.
“Kritik sah saja, tapi substansi kritik yang disampaikan justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh,” tegasnya.
Haris juga menyoroti narasi pemakzulan yang dilontarkan. Ia mengingatkan, wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.
“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing emosional. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, terlebih jika dikaitkan dengan narasi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Hal itu berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Haris menegaskan, peran akademisi seharusnya menjadi penjernih dalam dinamika politik, bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang tidak konstruktif.
“Akademisi adalah rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks. Karena itu, kritik diharapkan bersifat konstruktif.
“Kritik silakan, tapi harus solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan,” pungkasnya.
Sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ubedilah secara lantang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan harus segera mengakhiri kekuasaannya.
Ubedilah menyebut, rezim Prabowo-Gibran memiliki cacat bawaan sejak awal, termasuk cacat konstitusional saat proses pemilihan presiden. Kemudian dalam setahun setengah berkuasa, pemerintahan ini justru memperburuk situasi ekonomi, demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
“Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah.
