Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: RMOL)

Politik

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

SABTU, 11 APRIL 2026 | 16:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.

Begitu ditegaskan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto, merespons usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga BBM. 

Alasannya, subsidi energi khususnya BBM diyakini JK akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang.


Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja
saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif," ujar Wihadi kepada wartawan, Sabtu 11 April 2026.

Dalam kondisi tersebut, kata Wihadi, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat.

Secara fiskal, sambungnya, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman. 

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy," ujar Wihadi.

Di samping dari itu, Legislator Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi.

Langkah ini, menurutnya, diperlukan untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.

"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya