Berita

Menteri PU Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Menteri PU Bingung Kasus Dialihkan, Bakal Temui Kejati Jakarta Bahas Penggeledahan

SABTU, 11 APRIL 2026 | 13:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahui alasan penanganan kasus di kementeriannya dialihkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“Yang Bu Sekjen dateng kesana kan itu ke Kejagung, kenapa Kejagung diturunkan Kejati, saya nggak tahu itu hak preogratifnya Kejagung, saya nggak ngerti. Tapi waktu itu yang kirim laporannya kan Bu Sekjen,” kata Dody saat ditemui pada Jumat, 10 April 2026.

Untuk memahami duduk perkara lebih lanjut, Dody berencana menemui Kepala Kejati DKI Jakarta dalam waktu dekat.


“Coba saya next week, lah, ketemu sama Pak Kejati, ngobrol-ngobrol dulu,” katanya.

Di sisi lain, Dody mengungkapkan penyidik Kejati DKI Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di kompleks Kementerian PU, termasuk ruang kerjanya dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sebanyak 16 item barang bukti yang mayoritas berupa dokumen.

“Ada 16 item (diambil). Rata-rata sih buku catatan,” kata Dody.

Selain dokumen, penyidik juga membawa satu unit komputer (PC) serta sejumlah berkas hasil cetak. Menurut Dody, sebagian besar barang bukti berasal dari Gedung Cipta Karya.

“Jadi yang banyak itu memang ngambilnya dari Cipta Karya semua,” ujarnya.

Adapun penggeledahan ini dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya Kementerian PU pada tahun 2023-2024. Kasus tersebut kini tengah diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta.

Kejati menggeledah tiga gedung Kementerian PU selama enam jam, yakni Gedung Utama, Gedung Cipta Karya, dan Gedung Sumber Daya Air (SDA).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya