YLBHI Ingatkan Soal Implementasi TAP MPR IV/2000

Implementasi TAP MPR VI/MPR/2000 adalah ketetapan tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus kembali diperhatikan.

Begitu ditegaskan Ketua Bidang Advokasi YLBHI Zainal Arifin, dalam Diskusi Publik bertajuk “Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum” di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 April 2026.

Penegasan itu, dikatakan Zainal, muncul dari kegelisahan tindak lanjut kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, di mana pelakunya diduga prajurit aktif TNI.

Kata dia, penyelesaian kasus Andrie Yunus seharusnya bisa berpedoman pada TAP MPR tersebut.

"TAP MPR VI Tahun 2000 menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum," kata Zainal.

Dia mengatakan, penyelesaian secara militer terhadap tersangka seperti yang berjalan saat ini bukan saja tidak sejalan dengan aturan TAP MPR itu.

Menurutnya, dalam rekam jejak penyelesaian kasus di peradilan militer, keadilan untuk korban nampak belum maksimal.

"Hingga kini keadilan bagi korban kekerasan oleh militer masih sulit terwujud," pungkasnya.

Adapun Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melimpahkan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta pada Selasa, 7 April 2026.

Empat tersangka yang dilimpahkan adalah Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.