Berita

Ketua Gema Nasional Eko Saputra. (Foto: Dokumentasi Gema Nasional)

Politik

Prabowo Harus Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli Atasi Kisruh Politik

SABTU, 11 APRIL 2026 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kondisi bangsa dinilai semakin tidak terkendali, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun stabilitas sosial-politik. Belakangan isu pemakzulan merebak di tengah prediksi krisis yang semakin memuncak akibat situasi global.

Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra, kondisi ini mencerminkan adanya penyimpangan serius dari cita-cita awal pendirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Menurut Eko, fenomena ini turut diakibatkan dari amandemen yang dilakukan pascareformasi. Dengan adanya konstitusi baru (UUD 2002), telah mengubah secara fundamental arah sistem bernegara, sehingga melahirkan ketimpangan kekuasaan, lemahnya kedaulatan rakyat, serta terbukanya ruang bagi praktik-praktik oligarki. 


“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah berani dengan mengeluarkan Dekrit Presiden guna mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945 yang asli. Ini bukan sekadar pilihan politik, tetapi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan masa depan bangsa,” kata Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 10 April 2026.

Ia memandang bahwa langkah-langkah konvensional sudah tidak lagi cukup untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan luar biasa yang bersifat konstitusional dan berani, guna mengembalikan arah bangsa sesuai dengan nilai-nilai asli yang digariskan oleh para pendiri bangsa.

Lanjut Eko, UUD 1945 asli mengandung prinsip kedaulatan rakyat yang lebih kuat, sistem pemerintahan yang lebih terarah, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami tidak mengajak pada kekacauan, tetapi pada kesadaran kolektif bahwa bangsa ini membutuhkan koreksi total. Jika tidak sekarang, maka kita akan terus terjebak dalam krisis yang berkepanjangan,” jelasnya.

Eko berkomitmen akan terus berada di garis depan dalam mengawal kepentingan rakyat dan menjaga arah perjuangan bangsa agar tetap sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

“Kondisi negara hari ini benar-benar karut marut. Hukum kehilangan wibawanya, keadilan terasa tumpul ke bawah dan tajam ke atas, serta kebijakan ekonomi semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada yang salah secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya