Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).(Foto: Dok RMOL)
Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Ma’hadul Ilmi as-Syar’i (MIS) Sarang, Rembang, Jawa Tengah, KH Achmad Rosikh Roghibi meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Sosial Saefullah Yusuf (Gus Ipul) agar bisa fokus menyiapkan aganda startegis Muktamar NU ke-35 beserta Konbes dan Munas Alim Ulama.
"Sebagai Ketua OC Gus Ipul harus fokus pada tugas dan tanggung jawab pelaksanaan seluruh agenda dan rangkaian kerja menuju muktamar. Posisi Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menjadi hambatan dan tantangan. Padahal, standar dan idealitas sukses muktamar yang hanya tersedia 5 bulan memerlukan effort luar biasa," katanya, Jumat, 10 April 2026.
Menurut Gus Rosikh sapaan karib KH Achmad Rosikh Roghibi Muktamar NU kali ini di luar standar normal. Waktu yang dibutuhkan PBNU untuk menyiapkan agenda 5 tahunan (muktamar) beserta rangkaiannya (Konbes dan Munas Alim Ulama), biasanya satu tahun.
"Semestinya kepanitiaan utama muktamar adalah mereka yang secara keilmuan memahami karakter Islam ahlus sunnah wal jamaah, mendalami kepribadian NU, pesantren dan geopolitik lokal hingga global. Dan, memiliki orientasi yang jernih dan mendalam untuk bisa menempatkan posisi NU secara strategis dalam konstelasi nasional dan internasional," ujarnya.
Saat ini, ungkap dia, PBNU dipaksa keadaan untuk menyiapkan muktamar ke-35 beserta rangkaiannya secara ideal dalam waktu 5-6 bulan efektif. Eksistensi NU di abad kedua harus lebih efektif dan startegis perjuangannya untuk Islam Aswaja, Indonesia, umat dan rakyat, sebagaimana amanat muassis NU, masyayikh pesantren dan nahdliyyin.
"Pertanyaan mendasar, apakah kepanitiaan muktamar yang dipimpin dan dikendalikan oleh H. Saefullah Yusuf, Prof. M. Nuh, KH Said Asrori, dan H. Amin Said Husni bisa memenuhi harapan tersebut?" tanyanya.
Bila kepanitiaan utama muktamar yang ditetapkan PBNU tidak berubah, maka harus dipastikan bisa fokus pada tugas dan tanggung jawab serta upaya ekstra dalam penyelenggaraannya.
"Untuk itu dan demi kemashlahatan NU, Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa melepas jabatan dan mengganti Gus Ipul sebagai menteri sosial agar fokus dan all out mensukseskan pelaksanaan dan hasil muktamar. Tidak hanya tujuan itu, juga untuk menepis anggapan dan tuduhan intervensi pemerintah terhadap rumah tangga dan dapur internal NU," ucapnya.
"Apalagi figur panitia inti muktamar lebih terlihat sebagai pejabat-birokrat, para komisaris badan usaha, dan lemah figur ulama pesantren. Sehingga dikhawatirkan bisa melemahkan kepribadian NU yang identik dengan kepribadian pesantren. Dan, menggeser ideologi NU ke arah ideologi pasar dan memperlakukan NU layaknya business as usual," tutupnya.
