Apa Itu Restorative Justice Dalam Kasus Pandji Pragiwaksono?

Polda Metro Jaya menyatakan belum mendapatkan laporan terkait Restorative Justice (RJ) dalam kasus pertunjukan “Mens Rea” yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono. Pernyataan ini muncul di tengah perbincangan publik mengenai kemungkinan penyelesaian kasus melalui jalur damai di luar proses peradilan formal.

Restorative Justice sendiri menjadi salah satu pendekatan yang kini semakin sering digunakan dalam penanganan perkara hukum di Indonesia. Namun, apa sebenarnya Restorative Justice, dan bagaimana penerapannya dalam kasus seperti yang melibatkan Pandji?

Apa Itu Restorative Justice?

Melansir laman Mahkamah Agung, restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Restorative justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Syarat Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Dalam kasus pertunjukan “Mens Rea”, wacana Restorative Justice muncul sebagai salah satu opsi penyelesaian. Namun, hingga saat ini, Polda Metro Jaya menegaskan belum menerima pengajuan resmi terkait proses RJ tersebut.

Artinya, proses hukum masih terbuka untuk berjalan sesuai prosedur yang berlaku, kecuali nantinya ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk menempuh jalur damai.