Berita

Menteri PU, Dody Hanggodo. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Menteri PU Ngaku Langsung Telepon Prabowo saat Digeledah Kejati

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 17:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku kaget kantornya digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta saat ia tengah menghadiri acara internal pada Kamis, 9 April 2026.

Penggeledahan ini dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya Kementerian PU pada tahun 2023-2024. Kasus tersebut kini diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Saya ikut terkejut karena kemarin kita ada acara, saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus," kata Dody saat ditemui di Kantin Kementerian PU Jakarta, Jumat, 10 April 2026.


Usai digeledah, Menteri Dody mengaku langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi di kementeriannya.
 
"Saya kemudian lapor kepada Pak Presiden. Saya mengatakan ke Pak Presiden 'Pak Saya izin kasih keleluasaan kepada penyidik untuk masuk ke ruangan siapa pun'. jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah," jelas Dody.

"Pak Presiden kemarin tidak ada di Jakarta, tapi dia support," tuturnya.

Ia pun langsung memberi izin Kejati untuk melakukan penggeledahan. Meski demikian, ia memilih tidak mendalami maksud dan tujuan dari Kejati dan menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum.

"Saya memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena sudah ranahnya penegak hukum. Jadi saya enggak mau terlibat jauh, mereka cuma minta izin untuk masuk ke ruangan," ujarnya lagi.

Penggeledahan berlangsung selama lebih dari enam jam. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida dan Inspektur Jenderal Maulidya Kementerian PU, Maulidya Indah Junica ke aparat penegak hukum.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya