Berita

Walikota Madiun, Maidi. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Dokumen hingga Alat Elektronik Disita KPK dari Kasus Walikota Madiun

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tim penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Barang bukti ini didapat dari 12 tempat yang digeledah KPK sejak 6-9 April 2026, mulai dari rumah Kepala Dinas Kominfo Pemkab Madiu, Noor Afiah hingga rumah Direktur PDAM Pemkot Madiun, Suyoto.

"Dalam penggeledahan bertahap tersebut, tim mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik diduga terkait perkara dalam tahap penyidikan ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 10 April 2026.


Budi menyebut, barang bukti tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis untuk melengkapi berkas penyidikan.

Pada Senin, 6 April 2026, sebanyak 1 tempat digeledah, yakni rumah Kepala Dinas Kominfo Pemkab Madiun. Pada Selasa, 7 April 2026, tim penyidik menggeledah dua rumah pihak swasta. Pada Rabu, 8 April 2026, tim penyidik menggeledah 5 lokasi, yakni rumah Direktur PDAM Pemkot Madiun dan 4 rumah swasta.

Sedangkan pada Kamis, 9 April 2026, sebanyak 4 lokasi digeledah, yakni rumah PNS Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun dan 3 rumah swasta.

KPK resmi menetapkan 3 dari 9 orang terjaring OTT pada Selasa, 20 Januari 2026. Mereka adalah Wali Kota Madiun periode 2019-2014 dan 2025-2030, Maidi; orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto; dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Madiun, Thariq Megah.

Dalam perkaranya, pada Juli 2025, Maidi memberi arahan pengumpulan uang melalui Sumarno selaku Kepala Perizinan DPMPTSP Pemkot Madiun, dan Sudandi selaku Kepala BKAD Pemkot Madiun.

Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, untuk menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk "uang sewa" selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun. STIKES Madiun diketahui sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas.

Dalam peristiwa OTT, KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba.

Selain itu, KPK juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya, berupa pemerasan ataupun penerimaan lainnya oleh Maidi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya