Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)
Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa menilai wacana reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, meski publik kerap penasaran soal waktu dan arah perombakan.
Pernyataan itu disampaikan Hensa merespons komentar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang meminta publik menunggu terkait isu reshuffle.
“Kadang kita suka mau tahu saja wewenang presiden. Tapi namanya juga rakyat, kita perlu tahu juga kapan,” kata Hensa lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 10 April 2026.
Menurutnya, dalam menentukan reshuffle, biasanya ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan presiden. Pertama adalah faktor subjektif, yakni soal kedekatan atau kecocokan personal antara presiden dan menteri.
“Ini faktor like and dislike. Kinerjanya bagus tapi presiden nggak suka, ya bisa bye-bye,” ujarnya.
Faktor kedua adalah objektif, yang berkaitan dengan kinerja menteri di kabinet. Namun, Hensa menegaskan faktor paling menentukan justru adalah faktor politis, yang berkaitan dengan stabilitas dan soliditas kekuatan politik presiden.
“Faktor politis ini lebih tinggi dari subjektif dan objektif. Apakah keberadaan menteri itu mengganggu kesolidan kekuatan politik presiden atau tidak,” tegasnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menepis anggapan bahwa menteri dari Partai Gerindra otomatis aman dari reshuffle. Justru, menurutnya, posisi mereka bisa lebih rentan.
“Ada yang bilang kalau menteri dari Gerindra pasti selamat, belum tentu. Justru bisa paling rentan. Mau diganti atau tidak, ketuanya tetap Pak Prabowo. Kalau di-reshuffle, mau keluar dari partai juga buat apa, karena penguasanya tetap Gerindra,” paparnya.
Pada akhirnya, Hensa menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
“Tapi intinya terserah Pak Prabowo saja,” pungkasnya.
