Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Menteri Gerindra Tak Dijamin Aman dari Reshuffle

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 10:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa menilai wacana reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, meski publik kerap penasaran soal waktu dan arah perombakan.

Pernyataan itu disampaikan Hensa merespons komentar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang meminta publik menunggu terkait isu reshuffle.

“Kadang kita suka mau tahu saja wewenang presiden. Tapi namanya juga rakyat, kita perlu tahu juga kapan,” kata Hensa lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 10 April 2026.


Menurutnya, dalam menentukan reshuffle, biasanya ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan presiden. Pertama adalah faktor subjektif, yakni soal kedekatan atau kecocokan personal antara presiden dan menteri.

“Ini faktor like and dislike. Kinerjanya bagus tapi presiden nggak suka, ya bisa bye-bye,” ujarnya.

Faktor kedua adalah objektif, yang berkaitan dengan kinerja menteri di kabinet. Namun, Hensa menegaskan faktor paling menentukan justru adalah faktor politis, yang berkaitan dengan stabilitas dan soliditas kekuatan politik presiden.

“Faktor politis ini lebih tinggi dari subjektif dan objektif. Apakah keberadaan menteri itu mengganggu kesolidan kekuatan politik presiden atau tidak,” tegasnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menepis anggapan bahwa menteri dari Partai Gerindra otomatis aman dari reshuffle. Justru, menurutnya, posisi mereka bisa lebih rentan.

“Ada yang bilang kalau menteri dari Gerindra pasti selamat, belum tentu. Justru bisa paling rentan. Mau diganti atau tidak, ketuanya tetap Pak Prabowo. Kalau di-reshuffle, mau keluar dari partai juga buat apa, karena penguasanya tetap Gerindra,” paparnya.

Pada akhirnya, Hensa menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Tapi intinya terserah Pak Prabowo saja,” pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya