Berita

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman/RMOL

Nusantara

Siasati Kelangkaan Plastik, Pemerintah Lirik Rumput Laut dan Singkong Pengganti Nafta

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 08:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Krisis pasokan bahan baku plastik global memaksa Pemerintah memutar otak. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan rumput laut dan singkong sebagai alternatif bahan baku plastik masa depan guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Langkah ini diambil menyusul melambungnya harga dan langkanya plastik di pasar domestik pasca-Lebaran 2026. 

Kelangkaan ini merupakan dampak langsung dari terhentinya pasokan naft—komponen turunan minyak bumi—akibat eskalasi konflik di wilayah Asia Barat yang merupakan pemasok utama.


Menteri Maman menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi jawaban atas gangguan rantai pasok global. 

“Rumput laut, singkong. Ini baru dua itu saja ya baru dua itu yang yang bisa dipakai untuk plastik ini,” kata Maman di Jakarta, dikutip Jumat 10 April 2026.

Fokus pemerintah kini bukan sekadar daur ulang, melainkan substitusi bahan baku utama agar industri dalam negeri tidak lagi rapuh terhadap gejolak impor. 

“Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak. Paling penting adalah substitusi pemanfaatan atau penggunaan raw material nafta,” tambah Maman.

Secara teknis, kedua bahan ini memiliki keunggulan yang sudah diakui dalam pengembangan bioplastic.

Pati singkong mengandung amilosa dan amilopektin yang dapat diolah menjadi thermoplastic starch (TPS). Kelebihannya adalah mudah terurai secara alami (biodegradable) dan Indonesia merupakan salah satu produsen singkong terbesar di dunia.

Sedangkan ekstrak rumput laut seperti keraginan atau alginat memiliki sifat pembentuk film yang kuat. Plastik berbahan rumput laut bahkan bisa dibuat menjadi kemasan yang dapat dimakan (edible packaging) dan larut dalam air hangat, sehingga jauh lebih ramah lingkungan dibanding plastik konvensional.

Meski potensi nabati ini besar, Maman mengakui bahwa implementasinya masih dalam tahap pengkajian mendalam.

“Saya belum bisa bicara sampai sejauh itu (kapan bisa diterapkan),” tuturnya.

Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan antara Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Untuk mengamankan kebutuhan jangka pendek, pemerintah mulai mengalihkan sumber impor nafta ke wilayah yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat. 

“Nah sekarang lagi proses administrasi dan pengiriman dan segala macamnya,” tutup Maman. Ia merujuk pada upaya percepatan pasokan agar beban biaya produksi para pelaku UMKM tidak semakin tercekik oleh mahalnya harga kemasan plastik.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya