Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Times Now)

Dunia

Rusia: Gencatan Senjata AS-Iran Harus Libatkan Lebanon

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendorong agar konflik di Timur Tengah tidak dipandang secara sempit hanya sebagai perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran. Moskow menilai, dinamika di kawasan tersebut saling terhubung dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

Dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Rusia menegaskan bahwa pembahasan gencatan senjata harus mencakup lebih dari sekadar dua negara, termasuk melibatkan Lebanon.

Lavrov menyatakan bahwa Rusia mendukung penuh penghentian permusuhan antara AS dan Iran. Ia juga berharap Israel dapat terikat dalam kesepakatan tersebut. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah memastikan bahwa gencatan senjata mencerminkan realitas konflik regional yang kompleks.


“Gencatan senjata ini memiliki dimensi regional dan secara khusus mencakup Lebanon,” ujar Lavrov, dikutip dari RT, Jumat (10 April 2026).

Pandangan Rusia ini sejalan dengan sikap Iran, yang turut menuntut agar Lebanon dimasukkan dalam setiap kesepakatan penghentian permusuhan. Teheran bahkan memperingatkan bahwa tekanan di jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat terus berlanjut jika Israel belum menghentikan operasi militernya di semua front, termasuk di Lebanon.

Di sisi lain, Israel menolak pendekatan tersebut. Pemerintah Israel menegaskan bahwa Lebanon bukan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, dan menyatakan akan tetap melanjutkan operasi militernya di wilayah tersebut.

Bahkan, tidak lama setelah pengumuman gencatan senjata AS–Iran, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon dengan menargetkan puluhan lokasi dalam waktu singkat.

Akibat eskalasi ini, jumlah korban di Lebanon terus meningkat. Data dari otoritas setempat menunjukkan bahwa ribuan orang telah tewas dan terluka sejak awal Maret, termasuk warga sipil.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya