Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Times Now)

Dunia

Rusia: Gencatan Senjata AS-Iran Harus Libatkan Lebanon

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendorong agar konflik di Timur Tengah tidak dipandang secara sempit hanya sebagai perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran. Moskow menilai, dinamika di kawasan tersebut saling terhubung dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

Dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Rusia menegaskan bahwa pembahasan gencatan senjata harus mencakup lebih dari sekadar dua negara, termasuk melibatkan Lebanon.

Lavrov menyatakan bahwa Rusia mendukung penuh penghentian permusuhan antara AS dan Iran. Ia juga berharap Israel dapat terikat dalam kesepakatan tersebut. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah memastikan bahwa gencatan senjata mencerminkan realitas konflik regional yang kompleks.


“Gencatan senjata ini memiliki dimensi regional dan secara khusus mencakup Lebanon,” ujar Lavrov, dikutip dari RT, Jumat (10 April 2026).

Pandangan Rusia ini sejalan dengan sikap Iran, yang turut menuntut agar Lebanon dimasukkan dalam setiap kesepakatan penghentian permusuhan. Teheran bahkan memperingatkan bahwa tekanan di jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat terus berlanjut jika Israel belum menghentikan operasi militernya di semua front, termasuk di Lebanon.

Di sisi lain, Israel menolak pendekatan tersebut. Pemerintah Israel menegaskan bahwa Lebanon bukan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, dan menyatakan akan tetap melanjutkan operasi militernya di wilayah tersebut.

Bahkan, tidak lama setelah pengumuman gencatan senjata AS–Iran, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon dengan menargetkan puluhan lokasi dalam waktu singkat.

Akibat eskalasi ini, jumlah korban di Lebanon terus meningkat. Data dari otoritas setempat menunjukkan bahwa ribuan orang telah tewas dan terluka sejak awal Maret, termasuk warga sipil.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Logam Mulia Kembali Berkilau Ditopang Penurunan Dolar AS

Kamis, 03 September 2026 | 08:15

Wall Street Bangkit dari Tekanan Berkat Aksi Borong Saham

Kamis, 03 September 2026 | 07:57

BeZakat 2026 Kembali Dibuka, Sasar Lulusan SMA dari Keluarga Kurang Mampu

Kamis, 03 September 2026 | 07:44

BBHI Mau Dibeli Lagi, Allo Bank Siapkan Dana Rp300 Miliar

Kamis, 03 September 2026 | 07:26

Bursa Eropa Tertekan, STOXX 600 Terseret Lonjakan Harga Minyak

Kamis, 03 September 2026 | 07:11

UUD 1945 Asli dan Penyelamatan Peradaban

Kamis, 03 September 2026 | 06:50

Pengelolaan Gas Andaman Didorong di Daratan Aceh, PR Hilirisasi Menanti

Kamis, 03 September 2026 | 06:22

TNI Gercep Evakuasi Warga Antisipasi Meningkatnya Aktivitas Gunung Sinabung

Kamis, 03 September 2026 | 05:59

Polemik BYAN Harus Dibaca sebagai Uji Kesiapan Regulator

Kamis, 03 September 2026 | 05:29

Produktivitas Bawang Merah Melejit Lewat Inovasi Startup Binaan IPB

Kamis, 03 September 2026 | 04:50

Selengkapnya