Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Times Now)

Dunia

Rusia: Gencatan Senjata AS-Iran Harus Libatkan Lebanon

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendorong agar konflik di Timur Tengah tidak dipandang secara sempit hanya sebagai perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran. Moskow menilai, dinamika di kawasan tersebut saling terhubung dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

Dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Rusia menegaskan bahwa pembahasan gencatan senjata harus mencakup lebih dari sekadar dua negara, termasuk melibatkan Lebanon.

Lavrov menyatakan bahwa Rusia mendukung penuh penghentian permusuhan antara AS dan Iran. Ia juga berharap Israel dapat terikat dalam kesepakatan tersebut. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah memastikan bahwa gencatan senjata mencerminkan realitas konflik regional yang kompleks.


“Gencatan senjata ini memiliki dimensi regional dan secara khusus mencakup Lebanon,” ujar Lavrov, dikutip dari RT, Jumat (10 April 2026).

Pandangan Rusia ini sejalan dengan sikap Iran, yang turut menuntut agar Lebanon dimasukkan dalam setiap kesepakatan penghentian permusuhan. Teheran bahkan memperingatkan bahwa tekanan di jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat terus berlanjut jika Israel belum menghentikan operasi militernya di semua front, termasuk di Lebanon.

Di sisi lain, Israel menolak pendekatan tersebut. Pemerintah Israel menegaskan bahwa Lebanon bukan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, dan menyatakan akan tetap melanjutkan operasi militernya di wilayah tersebut.

Bahkan, tidak lama setelah pengumuman gencatan senjata AS–Iran, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon dengan menargetkan puluhan lokasi dalam waktu singkat.

Akibat eskalasi ini, jumlah korban di Lebanon terus meningkat. Data dari otoritas setempat menunjukkan bahwa ribuan orang telah tewas dan terluka sejak awal Maret, termasuk warga sipil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya