Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk yang bersubsidi maupun nonsubsidi. 

Demikian pesan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dalam diskusi bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis 9 April 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan harga di tengah lonjakan harga minyak mentah global untuk menjaga kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara matang. 

"Terpenting, perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional," kata Komaidi.  

Komaidi mengatakan, dengan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel ke harga rata-rata saat ini, pergerakan hariannya mendekati harga minyak Brent. 

Jika merujuk pada harga minyak jenis Brent dikurangi sekian persen, kira-kira sudah ada selisih dengan asumsi ceteris paribus, artinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan sama dengan asumsi di APBN 2026. 

Hasilnya, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp5.000-Rp9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya. 

“Ini bukan masalah subsidinya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi," kata Komaidi. 

"Kalau subsidi nanti bisa diselesaikan dengan mekanisme kompensasi, tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan itu adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan di hari-hari kedepan atau bulan berikutnya,” sambungnya.