Berita

Jim Lomen Sihombing. (Foto: Istimewa)

Politik

Hormati Proses Hukum, Jangan Ada yang Memancing di Air Keruh

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 18:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kelompok yang mengatasnamakan aktivis dan LSM, agar tidak memperkeruh situasi di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Dikatakan aktivis 98, Jim Lomen Sihombing, kritik terhadap institusi negara seperti TNI dan Polri merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, ia menilai kritik tersebut harus disampaikan secara objektif dan tidak bermuatan kepentingan tertentu yang justru berpotensi melemahkan institusi negara.


“Jangan memancing di air keruh, terutama teman-teman yang mengaku aktivis. Saya tahu sepak terjang beberapa kelompok LSM yang selalu menyudutkan TNI ketika menjalankan tugas,” ujar Jim dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026.

Ia menyoroti adanya kecenderungan sebagian kelompok yang dinilai hanya vokal dalam mengkritik TNI, tetapi tidak pernah memberikan apresiasi saat institusi tersebut menghadapi kelompok bersenjata seperti KKB di wilayah konflik.

“Ketika TNI menghadapi KKB, mereka tidak pernah memberikan apresiasi. Ini yang menimbulkan tanda tanya, sebenarnya fokus LSM ini apa? Kenapa selalu sensitif dan cenderung ‘mencakar’ TNI,” herannya.

Jim juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap TNI dan Polri harus dilakukan secara seimbang—tidak sekadar menyerang, tetapi juga menjaga objektivitas serta kepentingan nasional.

Lebih lanjut, ia menilai proses penanganan kasus saat ini telah berjalan secara terbuka dan menunjukkan sinergi antarlembaga, termasuk TNI, Polri, dan DPR. 

Ia mengapresiasi langkah cepat TNI dalam mengungkap dugaan keterlibatan oknum anggotanya.

“Saya melihat proses pengungkapan berjalan baik. Tidak diam-diam, tidak senyap. Ada kerja sama antarinstitusi. Ini catatan positif yang patut diapresiasi,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya