Berita

Koordinator THMP C Suhadi bersama Eddy Ghazali. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Video Tuduhan Rismon ke JK Perlu Diuji Kebenarannya

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membantah keras tudingan yang menyebut dirinya pernah menyatakan Jusuf Kalla (JK) mendanai Rp5 miliar untuk mengangkat isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Bantahan itu disampaikan melalui Relawan Tim Hukum Merah Putih (THMP) usai melakukan klarifikasi langsung dengan Rismon.

“Belum lama ini saya ketemu Pak Rismon, saya klarifikasi juga masalah ini. Dia bilang: ‘saya nggak pernah ngomong begitu, barangkali itu AI, tapi kan kebenarannya kita tidak tahu’,” kata Koordinator THMP C Suhadi bersama Eddy Ghazali, Kamis, 9 April 2026.


THMP menilai, beredarnya video yang menarasikan tuduhan tersebut patut diragukan kebenarannya, apalagi Rismon sendiri menegaskan tidak pernah menyampaikan pernyataan itu. Mereka menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba.

“Kami memandang isu ijazah Pak Jokowi ini bukan semata-mata mencari kebenaran, tapi ada kepentingan tertentu untuk menggerus legacy beliau,” tegasnya.

Kuasa hukum Rismon sebelumnya juga memastikan kliennya tidak pernah melontarkan tuduhan tersebut. Ia bahkan menyebut potongan video yang beredar di media sosial diduga hasil rekayasa teknologi Artificial Intelligence (AI).

Di sisi lain, JK juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon bersama sdan pemilik akun YouTube @StudioMusikRockCiamis dan akun Facebook @1922 Pusat Madiun ke Bareskrim Polri. 

Adapun Laporan Polisi (LP) teregister di nomor STTL/135/IV/2026/BARESKRIM dengan fokus pelanggaran beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU KUHP. 

Yakni Pasal Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 434 KUHP dan atau Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Pasal-pasal dalam UU tersebut mengatur tentang pelanggaran tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitaan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitaan tersebut bohong dan atau fitnah dan atau pencemaran nama baik.

Meski demikian, THMP menegaskan fokus utama saat ini adalah menguji kebenaran materi yang beredar. Mereka berharap proses hukum berjalan hingga tuntas demi memberikan kepastian hukum dan mengungkap pihak di balik penyebaran informasi yang dipersoalkan tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya