Berita

Logo PPP (Ilustrasi RMOL)

Politik

PPP di Daerah Khawatir Gagal Ikut Pemilu 2029

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 08:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. Sejumlah pengurus daerah mengaku khawatir konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut dapat berdampak serius hingga mengancam keikutsertaan PPP dalam pemilu 2029 mendatang lalu ke.

Kekhawatiran itu dipicu oleh terbitnya sejumlah Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW di 12 provinsi, serta mengesahkan perubahan kepengurusan DPW di 38 provinsi. 

Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Jabar Idris.


Sejumlah kader menilai langkah tersebut tidak lazim, mengingat aturan perundang-undangan mensyaratkan dokumen keputusan partai ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif yang bisa berimbas pada status kepesertaan partai dalam pemilu.

Ketua DPC PPP Taliabu, Maluku Utara, Rismanto, secara tegas meminta DPP menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai tersebut.

“Saya meminta kepada DPP PPP khususnya kepada Pak Mardiono dan Jabar Idris agar menghentikan tindakan kesewenang-wenangan tersebut, karena itu jelas merugikan partai, memecah belah partai bahkan dapat mengakibatkan PPP terancam tidak bisa ikut pemilu,” kata Rismanto dalam keterangan, dikutip Kamis, 9 April 2026.

Ia juga mengingatkan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, para pengurus daerah tidak akan tinggal diam dan siap menempuh langkah lebih jauh.

“Jika Pak Mardiono dan Jabbar Idris tidak menghentikan kesewenang-wenangannya, maka jangan salahkan jika kami bersama para pengurus DPC PPP di seluruh Indonesia akan melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Pak Mardiono dan juga kami akan lakukan upaya hukum,” tegasnya.

Senada, Ketua DPC PPP Kota Palu, Shauqi H. Maskati, mengaku khawatir terdapat agenda tersembunyi di balik kebijakan tersebut.

“Saya menduga ada skenario terselubung untuk menghancurkan PPP agar satu-satunya partai yang berasaskan Islam ini lenyap dari pusaran pemilu 2029. Na’udzu billahi min dzalik,” tegas Shauqi.

Ia pun memberikan ultimatum kepada DPP agar segera menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai. Jika tidak, pihaknya siap menggalang konsolidasi nasional.

“Jika kebijakan yang merugikan PPP tersebut tidak segera dihentikan, maka kami siap mengkonsolidir DPC PPP di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan langkah hukum, demi penyelamatan partai, kami tidak ingin PPP gagal ikut pemilu 2029,” pungkas Shauqi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya