Logo PPP (Ilustrasi RMOL)
Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. Sejumlah pengurus daerah mengaku khawatir konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut dapat berdampak serius hingga mengancam keikutsertaan PPP dalam pemilu 2029 mendatang lalu ke.
Kekhawatiran itu dipicu oleh terbitnya sejumlah Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW di 12 provinsi, serta mengesahkan perubahan kepengurusan DPW di 38 provinsi.
Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Jabar Idris.
Sejumlah kader menilai langkah tersebut tidak lazim, mengingat aturan perundang-undangan mensyaratkan dokumen keputusan partai ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif yang bisa berimbas pada status kepesertaan partai dalam pemilu.
Ketua DPC PPP Taliabu, Maluku Utara, Rismanto, secara tegas meminta DPP menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai tersebut.
“Saya meminta kepada DPP PPP khususnya kepada Pak Mardiono dan Jabar Idris agar menghentikan tindakan kesewenang-wenangan tersebut, karena itu jelas merugikan partai, memecah belah partai bahkan dapat mengakibatkan PPP terancam tidak bisa ikut pemilu,” kata Rismanto dalam keterangan, dikutip Kamis, 9 April 2026.
Ia juga mengingatkan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, para pengurus daerah tidak akan tinggal diam dan siap menempuh langkah lebih jauh.
“Jika Pak Mardiono dan Jabbar Idris tidak menghentikan kesewenang-wenangannya, maka jangan salahkan jika kami bersama para pengurus DPC PPP di seluruh Indonesia akan melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Pak Mardiono dan juga kami akan lakukan upaya hukum,” tegasnya.
Senada, Ketua DPC PPP Kota Palu, Shauqi H. Maskati, mengaku khawatir terdapat agenda tersembunyi di balik kebijakan tersebut.
“Saya menduga ada skenario terselubung untuk menghancurkan PPP agar satu-satunya partai yang berasaskan Islam ini lenyap dari pusaran pemilu 2029. Na’udzu billahi min dzalik,” tegas Shauqi.
Ia pun memberikan ultimatum kepada DPP agar segera menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai. Jika tidak, pihaknya siap menggalang konsolidasi nasional.
“Jika kebijakan yang merugikan PPP tersebut tidak segera dihentikan, maka kami siap mengkonsolidir DPC PPP di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan langkah hukum, demi penyelamatan partai, kami tidak ingin PPP gagal ikut pemilu 2029,” pungkas Shauqi.
