Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: YouTube Kemenkeu)

Bisnis

Purbaya Sebut Biaya Tekan Ongkos Haji dari Hasil Efisiensi

RABU, 08 APRIL 2026 | 22:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Rp1,77 triliun yang digunakan untuk menahan kenaikan ongkos haji bersumber dari hasil efisiensi belanja pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan penghematan anggaran sejak tahun lalu, yang kemudian dikumpulkan dan dialokasikan kembali untuk kebutuhan prioritas baru, termasuk menutup dampak lonjakan harga avtur terhadap biaya haji.

"Kita kan sudah ada efisiensi yang efisiensi-efisiensi itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu kan dihitung setahun sebagian ya sampai akhir tahun kan. Di situ akan kita alokasikan, kan kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 8 April 2026.


Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah tetap menjaga beban jemaah haji agar tidak meningkat, meskipun tekanan biaya operasional khususnya harga avtur melonjak.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut kebutuhan anggaran Rp1,77 triliun itu berpotensi lebih kecil dari proyeksi awal. Hal ini seiring tren penurunan harga minyak dunia yang mulai memberi ruang fiskal lebih longgar.

"Kita harapkan dengan asumsi 100 Dolar AS per barel kan. BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi ruangnya masih cukup besar itu," tandas Purbaya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya