Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski tekanan krisis energi global meningkat akibat eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membeberkan alasan di balik keputusan tersebut. Ia mengatakan, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan berat.
“Kenapa tidak kita naikkan BBM? Dalam pandangan kami, setelah saya diskusi dengan teman-teman di Kementerian ESDM, situasi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak normal,” kata Bahlil saat Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu malam, 8 April 2026.
Jika kenaikan harga BBM dilakukan dalam kondisi ekonomi stabil, dampaknya masih bisa ditoleransi. Namun situasi saat ini berbeda karena tekanan ekonomi global sedang tinggi.
“Kalau kita naikkan BBM dalam kondisi normal mungkin masih ada kepekaan kita, karena orang tidak sedang menghadapi tekanan ekonomi luar biasa,” ujarnya.
Bahlil menilai kondisi ekonomi global saat ini bahkan memiliki kemiripan dengan masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
“Kalau sekarang ini tekanannya tinggi. Ini seperti Covid, bedanya kalau Covid kita tidak bisa keluar rumah karena penyakit. Sekarang kita bisa keluar rumah, tapi tekanan ekonominya hampir sama,” jelasnya.
Karena itu, Bahlil mengaku mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar harga BBM subsidi tetap dipertahankan meski harga minyak dunia melonjak.
“Pak, kalau sampai ICP 100 Dolar, kami mengusulkan kalau bisa jangan kita naikkan untuk harga minyak subsidi,” ungkapnya.
Ia juga mengaku terus berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dampak ketidakpastian ekonomi global, termasuk setelah Iran menutup Selat Hormuz yang memicu gejolak pasar energi.
“Untung saja saya dengan Pak Menko, mantan Ketua Umum Golkar, juga terus berdiskusi. Ini kolaborasi antara Golkar senior dan junior,” pungkas Bahlil.
Keputusan Bahlil ini bertolak belakang dengan usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang sebelumnya mendorong menyesuaikan harga BBM dengan harga internasional. Menurut JK, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah seharusnya direspons dengan penyesuaian harga BBM di dalam negeri.
“BBM yang sekarang ini mengalami kenaikan harga karena perang di Timur Tengah, maka untuk mengatasi itu jalan pertama yang baik kita laksanakan adalah menyesuaikan harganya sesuai dengan harga internasional,” ujar JK.
