Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

DPR Usul Skema Tambahan Biaya Haji 70:30 antara Pemerintah dan BPKH

RABU, 08 APRIL 2026 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi VIII DPR mengusulkan skema penambahan pembiayaan haji yang lebih proporsional antara pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penambahan biaya haji ini dampak dari kenaikan harga avtur akibat konflik geopolitik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, mengatakan, beban biaya tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh BPKH demi menjaga keberlanjutan dana haji di masa mendatang.

Menurut Wachid, meskipun BPKH memiliki kemampuan finansial, lembaga tersebut tetap perlu menjaga cadangan dana untuk keberangkatan jemaah haji di tahun-tahun berikutnya.


“Kalau ditanggung BPKH sepenuhnya, ini akan berat BPKH. Meskipun mampu, ya, tapi BPKH kan punya cadangan untuk haji yang akan datang,” kata Wachid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Legislator Gerindra ini pun mengusulkan komposisi pembiayaan yang lebih besar ditanggung pemerintah.

“Jadi sebaiknya ini memang sebagian ditanggung oleh pemerintah dan BPKH akan menanggung sebagian juga. Tapi porsinya saya berharap ya sekitar jangan 50-50, paling enggak 70-30 gitu. Ya, 70-nya pemerintah, 30 BPKH,” tuturnya.

Wachid optimis, jika BPKH hanya menanggung 30 persen biaya, maka tidak akan berdampak pada keberlangsungan dana haji untuk jemaah di masa depan.

“Insyaallah kalau 30 persen yang ditanggung oleh BPKH, insyaallah tidak akan pengaruh kepada jemaah haji berikutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih menggodok skema pembiayaan haji 2026 agar tak membebani jemaah, akibat adanya kenaikan sejumlah komponen dampak konflik geopolitik.

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bahwa sekalipun ada kenaikan biaya haji 2026, agar tidak dibebankan kepada jemaah haji. 

“Memang permintaan Presiden, apapun yang terjadi, kalau toh nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita,” kata Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya