Loyalitas dan Stabilitas Jadi Indikator Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet yang berpeluang dilakukan dalam waktu dekat ditunggu-tunggu publik.

Pengamat politik Nurul Fatta mengatakan, dalam melihat reshuffle kabinet, setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan. Pertama, indikator kinerja ketika menteri tidak mampu mencapai target, realisasi anggaran buruk, minim inovasi kebijakan, atau gagal merespons krisis. 

"Dalam situasi ini, presiden punya dasar kuat untuk melakukan pergantian," jelasnya kepada RMOL, Rabu, 8 April 2026.

Kedua, indikator politik yang berkaitan dengan loyalitas dan stabilitas. Ketika ada menteri yang tidak sejalan dengan presiden, terlalu jauh bermanuver untuk kepentingan pribadi atau partai, hingga menjadi beban citra pemerintah karena komunikasi publik yang buruk dan memicu kegaduhan, maka itu juga menjadi alasan rasional untuk reshuffle.

Ketiga, indikator etika dan integritas. Jika menteri terlibat skandal, konflik kepentingan, korupsi, atau pelanggaran hukum, maka pergantian bukan hanya perlu, tapi menjadi keharusan untuk menjaga legitimasi pemerintah.

"Dalam konteks hari ini, publik bisa melihat bahwa beberapa menteri memang berada di persimpangan dari indikator-indikator tersebut," ungkap Fatta. 

Namun persoalannya, dalam praktik politik, kocok ulang kabinet sering kali tidak sepenuhnya berbasis pada ukuran teknokratis. Melainkan lebih dipengaruhi pertimbangan politik, bahkan dalam beberapa kasus sangat bergantung pada preferensi subjektif presiden.

"Bahaya terbesar reshuffle itu bukan tidak dilakukan, tapi ketika hanya mengikuti selera politik dan bagi-bagi kekuasaan kekuasaan saja bukan kebutuhan pemerintahan," pungkasnya.