Berita

Haris Rusly Moti. (Foto: RMOL)

Politik

Haris Rusly Moti:

Sudah Menjadi Kewajiban Moral Menjaga Situasi Damai

RABU, 08 APRIL 2026 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik, masyarakat perlu bersyukur Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin terciptanya situasi nasional yang kondusif. 

Dikatakan Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai. 

"Sudah menjadi kewajiban moral kita tanpa terkecuali untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama," ujar Haris Moti kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8 April 2026.


Haris menggambarkan dalam upaya menjaga persatuan dan menjamin situasi damai dan stabil, Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan sering mengajak dialog dengan sejumlah kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. 

Menurut Haris, baik Presiden Prabowo maupun Dasco yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, keduanya tidak menganut aliran politik “devide et impera”, yang membenturkan secara horizontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan. 

"Bahkan segala bentuk warisan konflik horizontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan," tuturnya.

Meski begitu, Haris mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. 

Menurutnya, beberapa di antaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah.

"Seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya