Haris Rusly Moti. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik, Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin terciptanya situasi nasional yang kondusif.
“Situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai yang patut kita syukuri ketika situasi di berbagai belahan dunia sedang kacau. Menjadi kewajiban moral kita tanpa terkecuali untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama,” kata pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Haris menggambarkan dalam upaya menjaga persatuan dan menjamin situasi damai dan stabil, Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra Prof. Sufmi Dasco Ahmad bahkan sering mengajak dialog dengan sejumlah kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Prof. Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah antikritik dan antidialog,” ujar Haris.
Menurut dia, baik Presiden Prabowo maupun Prof. Dasco, keduanya tidak menganut aliran politik “devide et impera”, yang membenturkan secara horizontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan.
Bahkan segala bentuk warisan konflik horizontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan. Pancasila yang menjadi dasar filosofi bangsa kita memang berpedoman pada “peaceful management”, manajemen persaudaraan, manajemen kerja sama dan gotong royong.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa diantaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” ujar Haris.
Koreksi tersebut menurut Haris telah didengar dan telah diakomodir oleh pemerintah, yang ditunjukan dengan sejumlah perbaikan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo telah memerintahkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Deyang, untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG yang melakukan penyimpangan.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” tegasnya.
Haris membandingkan sejumlah program kerakyatan yang telah berjalan cukup lama seperti BLT, Bansos Beras, Subsidi Pupuk, Gas dan Solar subsidi, dll, masih saja terjadi penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan anggaran, sehingga terus membutuhkan perbaikan hingga saat ini.
“Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola,” jelas Haris.
Ia juga menggambarkan situasi banyak negara di dunia yang terdampak benturan geopolitik, mengalami krisis energi, rakyat antri berebut BBM. Bahkan di beberapa negara rakyat terpaksa berjalan kaki karena tidak beroperasinya transportasi akibat tidak adanya pasokan energi.
“Namun, di dalam negeri, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kerja keras Presiden Prabowo berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun,” jelasnya lagi.
“Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah negara, maka dampaknya bisa menghambat distribusi pangan, sembako, dll. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita. Mereka yang menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis energi dan krisis pangan, anak-anak dan keluarga kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita,” tandas Haris.
