Berita

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryad)i

Politik

DPR Ingatkan Pemerintah Kendalikan Pasokan Antisipasi Lonjakan Harga

RABU, 08 APRIL 2026 | 15:38 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komoditas strategis nasional berpotensi terganggu akibat suplai global dan distribusi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan potensi lonjakan harga bahan baku.

Terkait hal itu, pemerintah diminta segera mengendalikan pasokan dan harga.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan risiko kenaikan harga sudah bisa diprediksi sejak awal karena gangguan distribusi, konflik, hingga perubahan iklim. 


Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak luas ke berbagai sektor.

“Harus dibikinkan lah dari sekarang, karena memang situasi ini pasti terjadi,” kata Herman usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Ia menyebut ketergantungan terhadap pasar internasional membuat harga dalam negeri mudah terdampak gejolak global. Karena itu, langkah pengendalian harga dan penguatan suplai dalam negeri dinilai mendesak dilakukan pemerintah.

“Sudah kita ingatkan dari dulu bahwa pada setiap komunitas internasional yang ini rentan terhadap gangguan distribusi, gangguan pergerakan, gangguan terhadap suplai, kemudian terjadinya perubahan iklim, ini akan terjadi kenaikan gula di dalam negeri,” lanjutnya.

DPR juga mendorong kementerian terkait segera menyusun strategi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan tetap aman di dalam negeri.

“Dan kalaupun tujuan besar itu hari ini masih tergantung terhadap negara lain, ya bagaimana dipikirkan oleh kementerian-kementerian terkait agar memang bisa mengendalikan terhadap harga di dalam negeri,” tegas Herman.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya