Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan. (Foto: RMOL)
Wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan terjadi dalam waktu dekat memunculkan berbagai masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya datang dari Great Institute yang menyoroti perlunya evaluasi pada tiga pos strategis dalam Kabinet Merah Putih.
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyebutkan bahwa ketiga pos tersebut berperan krusial dalam menentukan efektivitas pemerintahan.
“Ya, tetap ada tiga kategori pos strategis di dalam kabinet,” ujar Syahganda di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Kategori pertama yang dinilai perlu dibenahi adalah sektor komunikasi publik. Syahganda menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat memahami kinerja pemerintah.
“Pos-pos yang menyangkut komunikasi harus diperbaiki, agar rakyat mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya.
Kategori kedua berkaitan dengan sektor ekonomi kerakyatan. Menurutnya, kementerian yang menangani program-program berbasis masyarakat perlu diperkuat, termasuk melalui pergantian menteri jika diperlukan.
Ia menilai program padat karya harus diperbanyak untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Rakyat harus tetap dibuat sibuk bekerja, misalnya melalui proyek-proyek padat karya seperti pembangunan infrastruktur sederhana,” jelasnya.
Kategori ketiga adalah pos yang memiliki fungsi koordinasi lintas kementerian serta pengendalian program pembangunan agar tetap sesuai target pemerintah.
Syahganda mencontohkan peran Kuntoro Mangkusubroto pada era Susilo Bambang Yudhoyono melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dinilai efektif dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, sosok dengan kemampuan serupa diperlukan untuk memastikan kinerja kementerian dapat terukur dan terkontrol dengan baik.
Lebih lanjut, Syahganda menekankan bahwa penempatan figur yang tepat di posisi strategis menjadi kunci keberhasilan pemerintahan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kinerja pemerintah.
“Harus ada orang-orang yang bisa menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintah sedang bekerja. Kalau tidak, akan muncul persepsi negatif karena publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan,” pungkasnya.
