Berita

Kolase foto Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Produksi RMOL)

Politik

Ungkit BLT Era SBY, Great Institute Ingatkan JK Tak Ganggu Prabowo

RABU, 08 APRIL 2026 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali disorot oleh Great Institute. 

Hal ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Jusuf Kalla yang menyuarakan wacana kenaikan BBM di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa kebijakan energi sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.


“Kalau urusan energi ini sepenuhnya di tangan Presiden untuk menentukan arah kebijakan BBM, kebijakan energi, konversi energi, transformasi, dan lain-lain,” ujar Syahganda di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki dasar pertimbangan masing-masing dalam mengambil kebijakan, termasuk di sektor energi.

Syahganda mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan SBY bersama Jusuf Kalla, kebijakan kenaikan BBM juga pernah memicu gelombang protes besar dari masyarakat. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk pihak yang berada di posisi oposisi.

Namun, pemerintah saat itu segera mengambil langkah lanjutan dengan menggulirkan program **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Di zaman Pak SBY dan Jusuf Kalla, ketika menaikkan BBM, uangnya langsung dipakai jadi BLT,” jelasnya.

Syahganda menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan dalam kebijakan subsidi, subsidi kepada barang (misalnya BBM) dan subsidi kepada masyarakat langsung (seperti BLT)

“Pilihan subsidi itu kepada barang atau kepada orang,” ujarnya.

Syahganda menilai bahwa setiap presiden memiliki pendekatan berbeda. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak muncul kesan saling mengganggu antar tokoh dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, jika pemerintah saat ini lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menjaga aktivitas ekonomi, maka subsidi bisa diarahkan pada BBM, bukan langsung kepada individu.

“Kalau Presiden lebih senang menciptakan lapangan kerja atau menjaga aktivitas ekonomi tetap hidup, ya BBM-nya saja yang disubsidi, bukan orangnya,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya