Berita

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia (Foto: AFP)

Global

Rusia-Tiongkok Veto Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

RABU, 08 APRIL 2026 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rusia dan Tiongkok kembali menunjukkan sikap tegas di panggung global dengan memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan membuka kembali jalur vital Selat Hormuz. 

Padahal, draf resolusi tersebut telah berulang kali dirombak guna mengakomodasi keberatan kedua negara, namun tetap gagal menghindari penggunaan hak veto dari anggota tetap DK PBB.

Pemungutan suara menghasilkan angka 11-2, dengan dua negara, Pakistan dan Kolombia, memilih abstain. 


Voting ini berlangsung di tengah eskalasi ketegangan, tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman memusnahkan seluruh peradaban jika Iran tidak membuka jalur strategis tersebut dan mencapai kesepakatan.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menilai ancaman Trump justru memperkuat kekhawatiran bahwa resolusi tentang Selat Hormuz tersebut akan menjadi legitimasi bagi agresi lanjutan.

"Proposal tersebut akan memberikan AS dan Israel izin penuh untuk melanjutkan agresi," ujar Nebenzia, seperti dikutip dari Associated Press, Rabu, 8 April 2026. 

Senada, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, menilai resolusi itu sangat rentan terhadap salah tafsir atau bahkan penyalahgunaan dan jika dipaksakan lolos akan mengirimkan pesan yang salah dan memiliki konsekuensi yang serius.

Dinamika konflik berubah cepat. Kurang dari dua jam sebelum tenggat, Trump menarik kembali ancamannya dan memilih jalur kompromi. 

Ia menyatakan akan menangguhkan rencana serangan selama dua pekan dengan syarat Iran menyetujui gencatan senjata sementara serta membuka kembali akses Selat Hormuz. Bahkan, Trump menyebut Teheran telah mengajukan rencana 10 poin untuk mengakhiri konflik.

Iran merespons positif tawaran tersebut dengan menerima gencatan senjata dua minggu. Teheran juga menyatakan bahwa lalu lintas pelayaran akan diizinkan selama periode itu, meski tetap berada di bawah pengawasan militer Iran.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya