Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia (Foto: AFP)
Rusia dan Tiongkok kembali menunjukkan sikap tegas di panggung global dengan memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan membuka kembali jalur vital Selat Hormuz.
Padahal, draf resolusi tersebut telah berulang kali dirombak guna mengakomodasi keberatan kedua negara, namun tetap gagal menghindari penggunaan hak veto dari anggota tetap DK PBB.
Pemungutan suara menghasilkan angka 11-2, dengan dua negara, Pakistan dan Kolombia, memilih abstain.
Voting ini berlangsung di tengah eskalasi ketegangan, tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman memusnahkan seluruh peradaban jika Iran tidak membuka jalur strategis tersebut dan mencapai kesepakatan.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menilai ancaman Trump justru memperkuat kekhawatiran bahwa resolusi tentang Selat Hormuz tersebut akan menjadi legitimasi bagi agresi lanjutan.
"Proposal tersebut akan memberikan AS dan Israel izin penuh untuk melanjutkan agresi," ujar Nebenzia, seperti dikutip dari
Associated Press, Rabu, 8 April 2026.
Senada, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, menilai resolusi itu sangat rentan terhadap salah tafsir atau bahkan penyalahgunaan dan jika dipaksakan lolos akan mengirimkan pesan yang salah dan memiliki konsekuensi yang serius.
Dinamika konflik berubah cepat. Kurang dari dua jam sebelum tenggat, Trump menarik kembali ancamannya dan memilih jalur kompromi.
Ia menyatakan akan menangguhkan rencana serangan selama dua pekan dengan syarat Iran menyetujui gencatan senjata sementara serta membuka kembali akses Selat Hormuz. Bahkan, Trump menyebut Teheran telah mengajukan rencana 10 poin untuk mengakhiri konflik.
Iran merespons positif tawaran tersebut dengan menerima gencatan senjata dua minggu. Teheran juga menyatakan bahwa lalu lintas pelayaran akan diizinkan selama periode itu, meski tetap berada di bawah pengawasan militer Iran.
