Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Usulan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal  pemerintah sebaiknya memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan melakukan penyesuaian harga harus dilihat sebagai masukan yang positif dan konstruktif serta tak perlu terlalu dikhawatirkan. 

Pengamat politik Nurul Fatta menilai apa yang disampaikan JK bukan sekadar kritik, tetapi peringatan agar pemerintah tidak terus terjebak dalam kebijakan yang terlalu populis, khususnya di sektor energi.

Menurutnya, pemerintah perlu mulai berani keluar dari pola populisme energi. Usulan kenaikan BBM, selama disertai komunikasi publik yang baik, bukan sesuatu yang mustahil untuk diterima masyarakat.

“Kuncinya ada pada transparansi dan kejujuran pemerintah dalam menjelaskan alasan kebijakan tersebut,” ujar Fatta kepada RMOL, Rabu, 8 April 2026.

Ia mencontohkan pengalaman masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama JK, saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005 dan 2008 akibat tekanan global.

Saat itu, lanjutnya, meski sempat menuai resistensi, pemerintah mampu mengelola situasi dengan baik. Bahkan saat harga kembali stabil, penurunan harga BBM justru mendapat apresiasi dari publik.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita rasional, selama kebijakan dijelaskan dengan baik dan dirasakan adil,” jelasnya.

Fatta menegaskan, pemerintah tidak perlu terlalu khawatir terhadap potensi reaksi publik semata. Menurutnya, kepemimpinan justru diuji dari keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer.

Di sisi lain, ia menilai pernyataan JK penting dalam konteks demokrasi, terutama ketika fungsi kontrol dari partai politik dan DPR belum berjalan optimal. Ia juga menekankan bahwa pernyataan JK tidak bisa dipandang sebagai upaya mengadu domba atau memecah belah.

“Justru sebaliknya, ini bagian dari dinamika yang sehat dalam demokrasi,” tegasnya.