Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan peringatan serius mengenai kerentanan sektor perikanan Indonesia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Ketegangan geopolitik ini diprediksi akan memukul kesejahteraan nelayan, mulai dari lonjakan biaya operasional hingga penurunan kinerja ekspor.
Faktor utama yang menjadi sorotan adalah ketergantungan nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik tersebut otomatis akan menaikkan biaya melaut.
"Seperti kita ketahui bahwa dinamika geopolitik global saya kira semua sudah tahu sangat berdampak kepada salah satunya di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sangat berdampak. Di antaranya adalah soal penggunaan bahan bakar minyak untuk para nelayan yang 100 persen hingga saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa 7 April 2026.
Selain masalah energi, Menteri KP mengkhawatirkan kenaikan biaya logistik yang akan mengganggu efisiensi distribusi.
"Kemudian harga-harga akibat dari distribusi juga masih terpengaruh sehingga rantai pasok dari hasil perikanan juga berpotensi mengakibatkan penurunan volume ekspor hingga penurunan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global," tambahnya.
Meskipun sektor perikanan mencatatkan performa gemilang sepanjang 2025, tanda-tanda kelesuan mulai muncul di awal 2026.
Pada 2025, produksi tumbuh rata-rata 3,8 persen, mencapai 26,25 juta ton yang didominasi rumput laut sebesar 11,65 juta ton. Nilai ekspor pun menyentuh angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 6,27 miliar Dolar AS.
Pada Februari 2026, nilai ekspor baru mencapai 960 juta Dolar AS. Secara year-on-year, angka ini menunjukkan perlambatan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sektor perikanan tidak hanya dihantam isu perang, tetapi juga fenomena iklim ekstrem El Nino Godzilla. Trenggono menyebut situasi ini sebagai tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan sangat cermat.
Beberapa risiko ekologis yang kini menghantui perikanan Indonesia meliputi kerusakan ekosistem, dimana kerentanan pada wilayah daratan, pesisir, dan lautan kian meningkat.
Kemudian masalah perikanan budidaya, tingginya penguapan (evaporasi) memicu lonjakan salinitas (kadar garam), yang berisiko menyebarkan wabah penyakit pada komoditas budidaya.
Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem karbon biru yang berujung pada peningkatan emisi karbon secara signifikan.
Menteri KP berharap tensi global, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, segera mereda agar kinerja ekspor perikanan Indonesia dapat kembali terakselerasi dan beban biaya di tingkat nelayan dapat ditekan.
