Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menhub Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers pada Senin, 6 April 2026. (Foto: Tangkapan layar Youtube Perekonomian RI)

Bisnis

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

SENIN, 06 APRIL 2026 | 17:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memberikan keringanan perpajakan dunia usaha sektor penerbangan berupa bea masuk nol persen atas impor sparepart atau suku cadang pesawat terbang.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menyasar industri maintenance, repair and overhaul (MRO) agar lebih kompetitif di tengah tekanan biaya, terutama akibat lonjakan harga avtur.

"Jadi suku cadang pesawat diberikan bea masuk nol persen, sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya operasional maskapai penerbangan," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 April 2026.


Airlangga mengungkapkan, penerimaan negara dari bea masuk impor suku cadang pesawat pada tahun lalu mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan diberlakukannya insentif ini, potensi penerimaan tersebut diperkirakan akan hilang.

Namun demikian, pemerintah meyakini stimulus ini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian. 

Menurutnya, aktivitas industri penerbangan justru diproyeksikan meningkat, termasuk kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja.

"Kebijakan ini diperkirakan bisa memperkuat daya saing industri MRO, dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar Rp700 juta per tahun," ucap Airlangga.

Selain itu, ia juga memperkirakan sektor ini dapat menyumbang hingga Rp1,49 miliar terhadap PDB dan membuka sedikitnya 1.000 lapangan kerja.

Tak hanya itu, pemerintah turut menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama dua bulan, dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

Langkah tersebut ditempuh untuk meredam lonjakan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur yang tercatat mencapai Rp23.551 per liter pada awal April 2026, dipicu gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

"Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan nasional, serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya tahan," tandas Airlangga.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya